Advertisement
Jokowi Diharapkan Bentuk Pranata Kerukunan Antarsuku dan Agama
Advertisement
Harianjogja.com, DENPASAR--Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, diharapkan dapat memprioritaskan untuk membangun pranata kerukunan antarsuku dan umat beragama yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
"NKRI tidak akan berakhir karena isu ekonomi ataupun isu politik, namun negara kita bisa berakhir kalau terjadi masalah SARA yang masif. Terutama kalau kerukunan antarsuku, lebih-lebih antar-agama terus terganggu bahkan kalau kemudian muncul konflik agama yang masif, maka disitulah akan disebut tragedi kebangsaan Indonesia, dan di situlah NKRI bisa berakhir," kata Ida Pangelingsir Sukahet, di Denpasar, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Dia mencontohkan bangsa Indonesia pernah mengalami tekanan ekonomi dan kesejahteraan yang sangat parah sejak saat Kemerdekaan sampai tahun 1966, tetapi karena kita tetap rukun dan guyub maka Indonesia tetap kokoh berdiri.
"Kita pernah mengalami tragedi politik yang dahsyat yaitu pada tahun 1965 dan tahun 1998, namun karena tragedi politik maupun ekonomi saat itu tidak menyeret-nyeret isu agama, maka yang terjadi hanyalah pergantian rezim dan perpecahan elit politik saja. NKRI tetap kokoh bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote," ucapnya.
Tetapi, menurut Ida Pangelingsir, NKRI bisa berakhir jika sampai terjadi konflik SARA yang masif. Oleh karenanya, hal ini harus dicegah melalui pendekatan sosial maupun pendekatan sistem hukum dan ketegasan penegakan hukum.
"Kerukunan antarsuku dan antar-agama adalah segala-galanya bagi Indonesia. Mengantisipasi keadaan sekarang dimana kehidupan beragama cenderung semakin eksklusif, maka pranata membangun kerukunan, membangun kehidupan beragama yang lebih inklusif, moderasi beragama yang ke-Indonesiaan harus dijadikan prioritas utama," ujarnya yang juga Ketua FKUB Provinsi Bali itu.
Sebelumnya bersama FKUB Bali, Forpela (Forum Perempuan Lintas Agama ) dan Forgimala (Forum Generasi Muda Lintas Agama), pihaknya juga telah mengadakan acara syukuran dan doa bersama terkait selesainya tahapan Pemilu Presiden 2019 yang dihadiri sekitar 200 tokoh lintas agama, tokoh adat dan pera pejabat di Bali pada Sabtu (29/6) di Puri Denbencingah, Semarapura, Klungkung.
Diantaranya hadir dalam acara tersebut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Sekda Bali Dewa Made Indra, Danrem 163 Kol. Arh M Suharyadi, Irwasda Polda Bali, Kajati Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Wakil Bupati Karangasem Artha Dipa, Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab, Pejabat Lanud, Pejabat Lanal Bali, BIN Bali dan undangan lainnya.
Turut hadir pula Bendesa Madya Desa Adat se Bali, perwakilan Kanwil Agama, Kesbangpol, Kepala Kantor Agama se-Bali, Perwakilan Wilayahh NU, PW Muhammadiyah serta tokoh lainnya.
Acara tersebut juga dihadiri tamu khusus FKUB dan Forkompinda Kota Tomohon Sulawesi Utara. Acara diawali dengan lantunan doa dan syukur oleh tokoh dari enam agama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
"Kami berterima kasih kepada MK, KPU, Bawaslu TNI, Polri, Gubernur, dan semua masyarakat sehingga Pemilu 17 April 2019 berjalan dan berproses dengan sangat baik, lancar, jujur, adil, transparan, aman dan damai, juga dengan telah diputuskannya Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ida Pangelingsir.
Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Pangdam IX/Udayana Benny Susianto yang menyatakan kita tidak boleh terpecah karena beda pilihan politik, beda pilihan presiden, semuanya telah selesai dan bangsa Indonesia mesti rukun dan bersatu kembali.
Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra juga menekankan betapa pentingnya membangun dan merawat persatuan dan kerukunan di tengah tengah masyarakat kita yang majemuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Ratusan Juta Rupiah Dicairkan BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja di Kulonprogo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
Advertisement
Advertisement