Advertisement
Koalisi Prabowo-Sandi Bubar, Partai Demokrat Pertimbangkan Gabung dengan Jokowi-Ma'ruf
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang merupakan partai pendukung capres-cawapres Prabowo Subiant0-Sandiaga Uno resmi dibubarkan. Partai Demokrat akan segera menyerap aspirasi kadernya untuk menentukan arah keputusan politik kedepannya.
Aspirasi yang menonjol adalah terkait keputusan partai berlambang Bintang Mercy itu untuk bergabung dengan pemerintah atau tetap di luar pemerintah.
Advertisement
"Yang jelas itu koalisi kan sudah bubar, kita sekarang kembali lagi ke semula. Kita ini sudah independen kan gitu. Kita ini sudah urus parpol masing-masing," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, Minggu (30/6/2019).
Untuk menentukan langkah selanjutnya, Syarief mengaku pihaknya akan melakukan pembicaraan internal dengan para pejabat partai dalam pertemuan internal.
"Kan kita perlu waktu. Dan ini masih lama kan. Jadi kita juga harus menyerap aspirasi kader dulu. Sembari kita menyerap kader kita ada rapat di DPP nanti," lanjutnya.
Syarif menambahkan, setelah melakukan rapat dan jejak pendapat dengan para kadernya. Demokrat juga akan mempertimbangkan faktor lain, seperti komunikasi dari partai-partai yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf hingga respon presiden terpilih kepada partai Demokrat.
"Partai Demokrat juga akan menyikapi bagaimana koalisi dari TKN ini. Bagaimana respons Presiden terpilih pada Demokrat. Akan kami pelajari dan pertimbangan semua," bebernya.
Jika hal itu ditemukan adanya kesamaan visi dan misi, Syarief mengungkapkan hal tersebut adanya kemungkinan untuk bersama-sama. Namun pada dasarnya, Partai Demokrat akan mengambil langkah sesuai pembahasan di internal.
"Kita akan merapat jika ada misi sama, visi yang sama. Memiliki chemistry yang sama itu yang penting. Tapi harus ada bahasan dulu di internal. Jadi kita lihat dulu bagaiamana," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
