Advertisement
MUI Imbau Masyarakat Terima Keputusan MK dengan Penuh Kesadaran
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh pihak untuk bisa menerima apapun hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang gugatan Pilpres 2019.
Sidang gugatan Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi sendiri akan diputus pada Kamis, 27 Juni 2019 besok.
Advertisement
"Seluruh masyarakat Indonesia harus dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dengan penuh kesadaran, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundangan MUI, Ikhsan Abdullah, Selasa (25/6/2019).
Menurut Ikhsan, putusan mahkamah harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan gelaran Pilpres.
BACA JUGA
Di sisi lain, dirinya berharap, dengan rampungnya proses hukum di MK, semua pihak dapat meneruskan proses selanjutnya ke tahapan rekonsiliasi kebangsaan.
"Sekaligus juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan rekonsiliasi bagi semua pihak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Restitusi Pajak, KPK Tahan Kepala KPP Madya Banjarmasin
Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
Advertisement
Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
Polres Tanjung Priok Gagalkan Peredaran 5.095 Cartridge Etomidate
Hari Keempat Pencarian Korban Tambang Timah di Bangka Belum Ditemukan
Menteri LH Tegaskan Konsistensi Penanganan Sampah melalui Gerakan ASRI
Januari, Februari, Mei, Juni dan Desember Puncak Banjir Jakarta
Advertisement
Presiden Prabowo Siap Lantik Pengganti Wamenkeu Thomas Djiwandono
Komisi VII DPR Tinjau PIK 2, Soroti Harga Mahal dan Dampak Lingkungan
Macan Tutul Masuk Permukiman di Bandung, Dua Warga Luka
Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bisa Jadi Bumerang Politik
Rusia Bebas dari New START, Masa Depan Perjanjian Nuklir Tak Pasti
Advertisement
Kementan Perkuat AUTP Hadapi Risiko Iklim Awal 2026
Berita Pilihan
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Advertisement
54 Ribu Peserta PBI BPJS di Gunungkidul Dinonaktifkan Awal 2026
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
- Awal Tahun 2026, Toko Service HP Iphone di Jogja Kebanjiran Pelanggan
- Belasan Rumah Tertimbun Longsor di Campakamulya Cianjur
- PN Solo Mulai Sidangkan Gugatan Nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV
- RSUD Wates Kembangkan Operasi Minim Sayatan, Pemulihan Lebih Cepat
- UGM Buka Kuota 10.000 Mahasiswa Baru Lewat Tiga Jalur Seleksi
- Kemiskinan di Dlingo Ditekan Lewat Agroforestry dan Kelapa Kopyor
Advertisement
Advertisement
