Advertisement
Polisi Diduga Aniaya Warga secara Brutal, Amnesty International Surati Jokowi
Polisi mengamankan pendemo yang rusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Amnesty International Indonesia mengajukan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyusul temuan hasil investigasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota polisi saat rusuh Jakarta.
Surat itu diajukan kepada kepala negara terkait adanya perlakuan Brimob yang dinilai melakukan kekerasan dan penyiksaan saat aksi 21 - 23 Mei di Jakarta.
Advertisement
Papang Hidayat selaku peneliti utama di Amnesty International Indonesia mengatakan dalam surat untuk Jokowi tersebut Amnesty meminta investigasi terhadap aksi kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi kerusuhan 21 - 23 Mei.
"Nah ini rekomendasi selain kami tadi meminta adanya investigasi yang efektif, itu harus independen dan eksternal dari institusi yang diduga melakukan penyiksaan," kata Papang, Selasa (25/6/2019).
Dalam surat tersebut, kata Papang, juga tertulis rekomendasi kepada pemerintah agar dapat merevisi larangan pemidanaan terhadap praktik penyiksaan.
"Kami juga minta agar penyiksaan dimasukkan sebagai bagian dari hukum pidana kita. Ada dalam KUHP tapi sayangnya berlaku 30 tahun lalu sampai sekarang belum disahkan," kata dia.
"Harusnya tidak menunggu KUHP, harusnya para pengambil kebijakan pemerintah dan DPR cukup merancang rancangan UU khusus anti penyiksaan," sambungnya.
Sebelumnya Amnesty International juga turut menyatakan bahwa perlakuan kepolisian dalam menangani pelaku kerusuhan sangat brutal lantaran mengandung unsur kekerasan dan penyiksaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Lima Jenazah dan Dua Bagian Tubuh Korban Longsor Banjarnegara Ditemuka
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Advertisement
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Pajak Rp25,4 Miliar Tak Dibayar, Wajib Pajak Semarang Disandera
Amran: Swasembada Beras Tercapai 31 Desember 2025
Advertisement
Abu Semeru Menyebar, AirNav Rilis ASHTAM Red Code
Bahlil Laporkan PNBP ESDM dan Lifting Migas ke Prabowo
KPK Serahkan Rp883 Miliar Hasil Rampasan ke PT Taspen
Kasus Kamera Toilet SMAN 12, Angga Siregar Dihukum 1 Tahun
Tujuh PLTSa Mulai Dibangun 2026, Target 33 Unit pada 2029
Advertisement
88 Lubang Tambang Ilegal di TNGHS Ditertibkan Kemenhut
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo, Kamis 20 November 2025
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul, Kamis 20 November 2025
- Proses Sebulan, Jembatan Pandansimo Kini Bernama Kabanaran
- Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, 20 November 2025
- Kondisi Kritis, Jembatan Kleringan Akan Direkonstruksi 2026
- Pemeriksaan CJH Gunungkidul Tuntas, Pelunasan Haji Menunggu
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo, Kamis 20 November 2025
Advertisement
Advertisement
