Advertisement
Sistem Zonasi Bikin Polemik, Presiden Jokowi Minta Mendikbud Evaluasi PPDB 2019
Presiden Joko Widodo di Banten. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, TANGERANG-- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dilaksanakan tahun 2019 menimbulkan polemik. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mengakhiri kontroversi persoalan tersebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan evaluasi PPDB Tahun 2019.
Advertisement
"Sudah saya perintahkan kepada menteri (Mendikbud) untuk dievaluasi. Karena, antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan landasan pacu Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/6/2019).
Pernyataan Jokowi menyusul banyaknya orang tua atau calon siswa yang mengalami masalah dengan sistem zonasi PPDB. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itu kata Jokowi, sistem tersebut perlu dievaluasi.
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ucap dia.
Diketahui, sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. PPDB sistem zonasi dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.
Dalam perjalanannya, PPDB dengan sistem zonasi tahun ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga menyebabkan terjadi aksi yang dilakukan oleh wali murid di kantor didik kota tersebut.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
Salzburg, Minuman Sparkling Lokal untuk Gaya Hidup Urban
Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
Tikus Masuk Kabin, Penerbangan KLM Terpaksa Dibatalkan
Advertisement
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
Advertisement
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Advertisement
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berita Pilihan
- Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
- Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
- KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menkeu Purbaya Tolak Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN
- Jadwal KA Prameks JogjaKutoarjo Jumat 19 Desember 2025
- Pelanggaran Etik ASN Bantul Naik, 25 Kasus Sepanjang 2025
- Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Kembali Beroperasi Jumat
- SIM Keliling Sleman Hadir Akhir Pekan, Ini Jadwalnya
- OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
- KA Bandara YIA Targetkan 166.000 Penumpang Selama Nataru
Advertisement
Advertisement
