Advertisement
Sistem Zonasi Bikin Polemik, Presiden Jokowi Minta Mendikbud Evaluasi PPDB 2019
Presiden Joko Widodo di Banten. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, TANGERANG-- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dilaksanakan tahun 2019 menimbulkan polemik. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mengakhiri kontroversi persoalan tersebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan evaluasi PPDB Tahun 2019.
Advertisement
"Sudah saya perintahkan kepada menteri (Mendikbud) untuk dievaluasi. Karena, antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan landasan pacu Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/6/2019).
Pernyataan Jokowi menyusul banyaknya orang tua atau calon siswa yang mengalami masalah dengan sistem zonasi PPDB. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itu kata Jokowi, sistem tersebut perlu dievaluasi.
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ucap dia.
Diketahui, sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. PPDB sistem zonasi dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.
Dalam perjalanannya, PPDB dengan sistem zonasi tahun ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga menyebabkan terjadi aksi yang dilakukan oleh wali murid di kantor didik kota tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement
