Advertisement
Ini Tanggapan Mahfud MD Terkait Kesaksian Keponakannya di MK..
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menyapa wartawan - ANTARA/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganggap kesaksian keponakannya, Hairul Anas, dalam sidang sengketa pilpres MK tidak cukup kuat membuktikan gugatan.
Menurut Mahfud, kesaksian keponakannya terkait sejumlah klaim mulai dari keterlibatan aparat pemerintah hingga golongan putih hanya berdasarkan persepsi.
Advertisement
"Tapi soal kesaksiannya sih mentah menurut saya," katanya di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (20/6/2019).
Dia mencontohkan, kesaksian Hairul mengenai pidato Moeldoko yang menyatakan bahwa perbuatan curang di demokrasi adalah hal yang wajar yang dimaknai secara berbeda.
BACA JUGA
"Tetapi Moeldoko kan tidak menyuruh orang curang. Hanya bilang bahwa di demokrasi itu biasa terjadi kecurangan, tapi tidak mengajak curang kan," ungkapnya.
Kesaksian Hairul kedua soal Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyerukan golput agar pasangan tersebut menang juga diakuinya keliru.
Justru, dia berpendapat kalangan golput itu merupakan ladang bagi pasangan calon 01 dalam mendulang suara.
"Itu sebaliknya, justru Pak Jokowi dan TKN berkampanye agar jangan golput. Karena 73 persen dari hasil survei, orang yang mau golput itu ditanya mau pilih Jokowi. Itu kan hasil surveinya begitu," jelasnya.
Selanjutnya, Mahfud mengungkapkan Hairul mengklaim ada keterlibatan aparat. Jika yang dimaksud keterlibatan adalah aparat yang mengkampanyekan keberhasilan pemerintah, hal itu dianggapnya menjadi sebuah keharusan.
"Ya namanya aparat kan tugasnya mengkampanyekan program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Itu sudah biasa saja. Tapi kan tidak curang. Artinya dari kesaksian yang disampaikan itu ya semuanya mentah, tidak ada kaitannya dengan kecurangan," jelasnya.
Namun, secara umum, dia menjelaskan perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga adalah hal biasa. Tak hanya itu, dia menegaskan berpolitik merupakan hak masing-masing orang.
"Ya ndak apa-apa. Biasa lah satu keluarga beda-beda. Bu Mega dengan Bu Rahma beda, keluarga Gus Dur juga beda-beda, keluarga saya juga beda-beda. Itu ya kalau soal politik itu hak masing-masing," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
PDI Perjuangan DIY Dirikan Posko Gotong Royong Mudik di Lima Titik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rekaman CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras KontraS Intai Korban
- Mabes TNI Tangkap Tiga Perwira BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras
- Exit Tol Purwomartani Berhasil Kurangi Kepadatan Arus di Prambanan
- Pemerintah Desa Pagerjo Resmikan Gedung Raden Mas Sundoro di Wonosobo
- Warga Bantul Diminta Batasi Minuman Bersoda Saat Lebaran
- Tips Mudik Aman Ala Honda Istimewa
- Pemkot Jogja Siapkan Parkir Digital Guna Urai Kepadatan Libur Lebaran
Advertisement
Advertisement








