Advertisement
Sidang MK: Saksi Kubu Prabowo-Sandi Sebut Ada 17,5 Juta DPT Tidak Wajar
Saksi dari tim Prabowo saat disumpah jelang sidang sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019). - Antara Foto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Agus Maksum, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengaku menemukan adanya daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar atau invalid. Agus menyebut ada sekitar 17,5 juta DPT tidak wajar.
Agus mengaku, pihaknya sejak Desember 2018 telah mendatangi KPU RI untuk mendiskusikan dan menginformasikan terkait temuan 17,5 juta DPT tidak wajar.
Advertisement
"Kami diskusikan hingga Maret (2019) tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK (kartu keluarga) manipulatif," kata Agus dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Setelah berdiskusi, kata Agus, KPU tetap mengklaim bahwasanya data DPT yang dimilikinya berdasarkan pengecekan di lapangan. Padahal, kata Agus, Tim BPN Prabowo - Sandiaga telah menemukan DPT yang tidak ada KK nya.
BACA JUGA
"Kami lakukan pengecekan di lapangan mengecek di Dukcapil ternyata tidak benar, ternyata orang itu punya KK," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
11 Tewas Saat Kereta Tabrak Pekerja di Yunnan, China
MK Tolak Uji Materi: Rakyat Tak Bisa Recall Anggota DPR
Mendag Minta Daerah Awasi Harga Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru
Trump Blokir Afrika Selatan dari G20 2026
Advertisement
Mantan Presiden Peru Martn Vizcarra Divonis 14 Tahun Penjara
Tumbler Hilang di KRL, Warganet Desak Rekrut Lagi Petugas yang Dipecat
44 Tewas dalam Kebakaran Mematikan di Hong Kong
Empat Tersangka Baru Kasus Perampokan Permata Louvre Diciduk
Presiden Nigeria Tetapkan Darurat Keamanan Nasional
Advertisement
Kudeta Gagalkan Pemilu, Guinea-Bissau Kembali Dilanda Krisis Politik
Kebakaran Hebat Hong Kong: 36 Tewas, 279 Masih Hilang
Pemerintah Siapkan Mudik Gratis Nataru, Kuota Diperbesar
BMKG: Siklon Tropis Senyar Tak Umum di Selat Malaka
UMP 2026 Ditentukan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III
Advertisement
Polemik Bandara IMIP Morowali, Begini Respons Kemenhub
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Hapus Anggaran Makan Rapat Demi Efisiensi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Selandia Baru Bangun Wisata Alam yang Sehat dan Inklusif
- 108 Korban Jiwa Akibat Banjir, Topan Verbena Mengancam Vietnam
- Mendagri Ingatkan Kenaikan Pangan Agar Tak Ganggu MBG
- Biopori Jumbo Mantrijeron Jogja Dioptimalkan Kurangi Sampah Organik
- KPK Belum Kantongi Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi
- Terbit Surat Edaran, Gus Yahya Tak Lagi Jabat Ketua Umum PBNU
- Motor hingga Truk Dinas Pemkot Jogja Dilelang Mulai Rp340 Ribu
Advertisement
Advertisement
