Advertisement
Pemerintah Menolak Bertanggung Jawab soal Tiket Mahal, Menhub : Bukan Urusan Saya
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah enggan bertanggung jawab ihwal harga tiket pesawat yang hingga kini masih mahal.
Harga tiket pesawat yang bertahan mahal hingga kekinian, masih dikeluhkan oleh publik. Tak hanya warga biasa, tapi juga pejabat pemerintahan.
Advertisement
Salah satu pejabat yang mengeluh adalah Gubernur Riau Syamsuar. Bahkan, ia meminta pegawai Pemprov Riau untuk transit ke negara tetangga untuk menuju Riau atau ke daerah lain untuk menyiasati harga tiket.
Pasalnya, Syamsuar menuturkan harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan harga tiket dalam negeri.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan harga tiket bukan merupakan tanggung jawabnya.
"(Mahalnya harga) Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlines-nya," ujar Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Tak hanya itu, Budi Karya menegaskan Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.
"Saya urusannya (tarif) atas dan bawah," tukasnya.
Diminta Hemat
Melonjaknya harga tiket pesawat tak hanya dirasakan masyarakat tapi juga berdampak meluas hingga ke ranah pemerintahan. Salah satunya, perjalanan dinas para pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) yang diminta efisien.
Permintaan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selaku bendahara negara.
Meskipun tiket pesawat mahal, Sri Mulyani meminta para Kementerian/Lembaga tetap efisien mencari tiket pesawat yang terjangkau.
"Sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kami minta diefiensikan. Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat," katanya pekan lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kalau perjalanan dinas tak bisa dilakukan efisiensi, maka aparatus negara bisa melakukan efisiensi di sumber belanja lain. Salah satunya, sektor belanja barang K/L.
"Jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisiensi di tempat lain.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dinkes Bantul Siaga Risiko KLB dan Kasus Keracunan Saat Lebaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Djarum Akan Dimakamkan di Rembang
- Garebeg Sawal 2026 Tanpa Gajah, Ini Penjelasan Kraton
- Kraton Keluarkan Lima Gunungan Garebeg Syawal, Ini Maknanya
- Korlantas Hentikan One Way Nasional KM 70 hingga Kalikangkung
- Libur Idulfitri, Wisata Kedhaton dan Tamansari Tutup Dua Hari
- Komnas HAM Dorong Kasus Penyiraman Air Keras Masuk Peradilan Umum
- Prabowo Malam Takbiran di Sumut, Salat Id di Aceh
Advertisement
Advertisement








