Ini Respons Menhan Terkait Usulan Wajib Militer dari BPK

Ilustrasi Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) saat berkunjung ke kediaman Buya Syafi'i Ma'arif, di Jogja, Selasa (11/6/2019) - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
17 Juni 2019 15:27 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com,JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), agar menerapkan wajib militer kepada warga Indonesia.

Merespon hal tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, wacana dari anak bangsa, boleh-boleh saja. Tetapi Kemenhan belum memikirkan adanya wajib militer di Indonesia.

"Untuk wajib militer kami belum pikirkan, karena kita masih berpatokan kepada bela negara," ujarnya di Gedung Kemenhan Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dia menjelaskan, bela negara itu bagaimana jiwa dan pemikiran semua orang tidak berubah, yakni masih berpegang pada NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 45. Itu yang dipatrikan terus ke benak, terutama prajurit dan pada umumnya rakyat.

"Karena perang kedepan itu perang mindset, merubah pola pikir. Untuk itu biar tidak dirubah-rubah pancasila harus dipatrikan ke benak setiap warga negara. Itu yang perlu kita lakukan. Ini aja belum selesai," ungkap dia.

Namun, lanjut dia, wacana terkait wajib militer memang sudah ada di negara-negara lain. Seperti negara kecil seperti Singapura juga sudah melaksanakan itu.

"Tapi saya masih sampai bagaimana agar mindset kita tidak dirubah. Nah kalau untuk wacana-wacana boleh-boleh saja," pungkas dia.

Sumber : Okezone.com