Rektor Unsoed dan Jejak Rp1,12 Miliar di PMB Jalur Mandiri
KPK mengungkap jejak Rp1,12 miliar dalam PMB jalur mandiri Unsoed dan dugaan akses approval calon mahasiswa oleh rektor.
Amien Rais/Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski capres Prabowo Subianto meminta pendukungnya tak datang ke Mahkamah Konstitusi untuk unjuk rasa mengawal sengketa pilpres, namun koleganya Amien Rais justru sebaliknya.
Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Amien Rais menyerukan agar pendukung untuk hadir ke Gedung Mahkamah Konstitusi.
Seruan tersebut menyusul gugatan BPN Prabowo - Sandi yang bakal digelar MK pada Jumat (14/6/2019). Gugatan ini terkait hasil pemilu yang diklaim BPN terdapat kecurangan sistematik, terstruktur dan masif.
Amien Rais menyerukan pernyataan tersebut melalui sebuah rekaman video yang diunggah ke akun jejaring sosial Instagram, @amienraisofficial. Video itu diunggah Kamis (13/6/2019).
"Pesan untuk pendukung Prabowo Sandi," demikian tulisan di status Instagram tersebut.
Berikut transkrip lengkap seruan tersebut seperti yang dirangkum Suara.com :
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Saudaraku, Jumat besok pagi, MK akan menggelar gugatan BPN tentang hasil pemilu yang membuat BPN memang ada semacam katakanlah kecurangan yang sistematik, yang terstruktur dan yang masif.
Mari kita buktikan. Jadi datanglah tapi jangan sampai ada kekerasan, jangan merusak apapun, jangan. Apalagi sampai bakar-bakar ban, naudzubillahimindzalik, jangan.
Tapi, datanglah. Ini hak konstitusi Anda, ini hak demokrasi kita semua ya. Bismillah mudah-mudahan yang menjadi hakim di MK juga menggunakan nuraninya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ini berbeda dengan pernyataan Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 02 itu meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir saat sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK pada Jumat (11/6/2019). Mereka juga dilarang hadir pada sidang berikutnya.
Prabowo mengatakan, ia dan Sandiaga Uno sudah memutuskan untuk menyerahkan sengketa Pilpres 2019 melalui jalur hukum dan konstitusi. Termasuk menyerahkan pada tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto.
"Saya dan saudara Sandiaga Uno memohon, pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang," ujar Prabowo dalam videonya pada Selasa (11/6/2019).
Ketua Umum Partai Gerindra ini menerangkan, ia dan Sandiaga dari awal sudah memiliki pandangan dan tekad untuk melakukan aksi-aksi damai dan menghindari semua kekerasan.
Prabowo menuturkan, jika ada kegiatan dan acara penyampaian pendapat di hadapan umum, tetap harus dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan.
"Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini. Bukan seperti itu penyelesaiannya. Masalah bangsa dan negara yang kita inginkan," ucap dia.
Mantan Danjen Kopassus itu kemudian meminta pada seluruh pendukungnya untuk tenang dalam menyikapi sengketa Pilpres 2019.
"Karena itu, saya bersama saudara Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang selalu sejuk selalu damai dan selalu berpandangan baik serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan diantara sesama anak bangsa," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mengungkap jejak Rp1,12 miliar dalam PMB jalur mandiri Unsoed dan dugaan akses approval calon mahasiswa oleh rektor.
Threads menguji fitur transkripsi otomatis podcast yang memungkinkan pengguna membaca isi klip audio tanpa menyalakan suara.
DPRD Gunungkidul menuntaskan KUA-PPAS Perubahan 2026. Pendapatan daerah turun Rp50,65 miliar dan RAPBD harus segera dibahas.
Setelah Maulid Nabi 25 Agustus 2026, libur berikutnya baru Natal. Simak jadwal cuti bersama dan peluang libur empat hari.
Baterai iPhone cepat habis? Simak 15 cara menghemat daya mulai dari Mode Daya Rendah hingga mengatur aplikasi dan jaringan.
Tukang becak di Kulonprogo jadi desil 9, anaknya kuliah di UNY dan kesulitan mengakses bantuan pendidikan karena perubahan data.