KPK Minta Bupati Kuansing Riau dan Sekda Menyerahkan Diri
KPK minta Bupati Kuansing dan Sekda menyerahkan diri usai OTT, 10 orang diamankan.
Din Syamsuddin./Ardiansyah Indra Kumala-Solopos
Harianjogja.com, JAKARTA--Semua pihak diharapkan mau menghindari Indonesia menjadi negara kekerasan menyusul kericuhan yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei 2019. Hal itu disampaikan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin.
"Peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur dan tidak. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Belasan nyawa, termasuk usia remaja, hilang sia-sia, dan ada yang belum diketahui nasibnya.
"Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan yang terjadi pada Bulan Suci Ramadhan. Seyogyanya semua pihak, baik rakyat maupun aparat, dapat melakukan imsak atau pengendalian diri sebagai esensi ibadah Ramadhan," katanya.
Namun, katanya menambahkan, nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah mencederai kesucian Ramadhan.
"Lebih parah lagi jika kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal dalam bentuk saling menyalahkan, bahkan dengan saling melempar tuduhan, dengan klaim akan kebenaran secara sepihak. Inilah awal dari malapetaka kebangsaan," katanya
Maka, ujar Din, tiada jalan lain untuk mengatasinya kecuali negara harus hadir menegakkan keadilan dan kebenaran.
"Jangan sampai negara abai dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara [state violence]," ujar dia.
Untuk itu, dia mengusulkan dilakukan tabayun melalui Tim Pencarian Fakta.
"Kalau tidak, Tragedi Ramadan 2019 ini akan menjadi lembaran hitam dalam kehidupan kebangsaan kita," katanya.
Dia menyatakan bahwa sekarang saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan.
"Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya, kalau tidak di dunia maka pasti di akhirat nanti," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK minta Bupati Kuansing dan Sekda menyerahkan diri usai OTT, 10 orang diamankan.
BLT Kesra Rp900.000 belum dipastikan cair pada Juli 2026. Simak penjelasan terbaru, syarat penerima, dan cara cek status bansos.
Kelurahan Kadipaten mendorong pemanfaatan pekarangan pangan melalui pelatihan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menambah penghasilan warga.
Mi Lethek Yu Murti di Srandakan Bantul naik kelas dengan kemasan modern. Kini dipasarkan di 50 toko dan omzetnya tembus Rp20 juta.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Rabu 1 Juli 2026. Tarif hanya Rp12.000 dengan rute langsung dari Malioboro ke Pantai Parangtritis.
Branding UMKM dinilai menjadi kunci membangun kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital.