PPP Ogah Ada Parpol Rasa Oposisi di Koalisi Jokowi

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani - Bisnis/Aziz R
24 Mei 2019 10:17 WIB Aziz Rahardyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya kejelasan aturan bagi parpol-parpol koalisi yang ada di lingkaran capres Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkap bahwa komitmen merupakan syarat utama partai politik bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya PAN dan Demokrat santer diprediksi akan masuk ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Arsul pun mengakui koalisi merupakan kesepakatan politik yang bersifat dinamis, sehingga menyerahkan seluruh keputusan kepada capres Joko Widodo.

Tetapi, menurut Arsul, harus ada kejelasan tata aturan sejak awal, bagi anggota koalisi, agar bisa sama-sama menjaga etika. Dirinya memberi contoh, apabila sesama parpol koalisi pemerintah ingin mengkritisi kebijakan, atau memiliki masalah internal harus ada mekanisme yang dirancang terlebih dahulu.

"Bukan tidak boleh mengkritisi, tapi jangan sudah di dalam pemerintahan, tapi nanti ada elemen partainya yang berteriak-teriak di luar seperti oposisi. Itu yang kalau PPP nggak mau," ungkapnya di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Kamis (23/5/2019).

"Kritik-kritik dan kemudian keinginan, itu harus disampaikan di dalam wadah koalisi. Jangan dilempar ke publik lebih dulu, baru ditarik ke dalam. Nah, ini yang PPP menyampaikan kepada Pak Presiden agar kalau pun ada tambahan koalisi, termasuk yang ada di dalam koalisi, jangan ada koalisi rasa oposisi," tambahnya.

Oleh sebab itu, PPP mengusulkan ada Pakta Tertulis atau Kontrak Politik yang pakem antara anggota parpol KIK, berlaku hingga 2024. Terlebih, Jokowi sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi.

Menurut Arsul, kejelasan komitmen sejak awal dengan kontrak politik, dirasanya mampu membuat suasana internal koalisi lebih kondusif, seperti pernah diterapkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kan sekali lagi, kalau jadi anggota partai koalisi itu harus membebek semua kebijakan pemerintah? Tidak. Tapi kan ada mekanisme, ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata," ujar pria yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini.

"Nah, itu yang ingin kami usulkan agar aturan mainnya itu jelas. Jangan katakanlah, seperti kemarin ada yang di koalisi, tapi ada juga tokohnya yang beroposisi terus-menerus juga saat pemerintah Pak SBY yang kedua juga begitu. Saya kira itu bukan tradisi yang baik lah," tambahnya.

Sumber : Bisnis.com