Advertisement
Akbar Tanjung Pertanyakan Relevansi People Power
Akbar Tanjung - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus senior Akbar Tandjung menilai people power tidak relevan dipakai untuk menolak hasil Pemilu 2019 oleh lembaga yang sah secara perundang-undangan.
"Apa relevansinya melakukan people power? Kita kan negara yang menghormati konstitusi," kata Akbar Tandjung seusai menghadiri acara Pidato Kebangkitan Nasional Milenial Melangkah Maju, di Jakarta, Minggu (19/5/2019.
Advertisement
Dia mengatakan sesuai UU Pemilu, KPU merupakan lembaga yang sah menyelenggarakan pemilu. Jika ada perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilu maka dapat menempuh jalur konstitusional melalui pelaporan kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.
"Dengan menghormati konstitusi kita mampu meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujar Akbar Tandjung.
Terkait adanya ajakan aksi massa pada 22 Mei 2019, saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU RI, Akbar Tandjung mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah menyatakan sikap untuk menjamin keamanan.
Dia mengajak sleuruh pihak menghormati institusi Polri dan TNI dalam menjalankan tugas memastikan keamanan negara.
"Kita hormati kedua institusi ini. Dan kita tentu berharap aparat berlaku adil sesuai aturan kelembagaan masing-masing," kata tokoh eksponen 66 itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
