Advertisement
Fraksi Nasdem Tolak Usulan PKS untuk Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu
Johnny G. Plate, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, saat berada di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (19/9/2018). - JIBI/Bisnis Indonesia/Muhammad Ridwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Fraksi Partai Nasdem menolak usulan Partai Keadilan Sejahtera untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilu yang akan menyelidiki dugaan kecurangan.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan pembentukan pansus kecurangan pemilu sebelum adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti sangat tidak tepat.
Advertisement
"Kami dengan tegas menolak pembentukan pansus [pemilu] sebelum proses perhitungan suara ini selesai dilaksanakan. Apapun hasilnya, hal-hal yang baik perlu kita pertimbangkan, hal-hal yang perlu kita perbaiki nanti," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Rabu (8/5/2019).
Menurutnya terlalu dini jika alasan dibentuknya pansus karena adanya kecurangan pemilu. Dia mengakui pemilu tahun ini memang ada beberapa masalah, namun terlalu dini untuk mengatakan ada kecurangan.
"Oleh karena itu kami minta sekali lagi untuk tak melangkah lagi ke hal-hal politik yang ganggu kerja politik besar bangsa kita, melalui pemilu yang berlangsung. Kita bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memastikan pemilu diselesaikan dengan baik. Pemilu dilaksanakan oleh penyelengara pemilu yang legitimate," ucapnya.
Dua partai yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu PKS dan Gerindra mendukung terbentuknya panitia khusus kecurangan Pemilihan Umum atau atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019.
Usulan tersebut digulirkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar hari ini.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa mengatakan partainya mengusulkan dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Ledia merujuk pada fungsi pengawasan DPR.
Menurutnya usulan fraksinya itu menyangkut hak hak penggunaan angket untuk mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum.
"Kami dari Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk pansus terkait penyelenggaraan pemilu," kata Ledia dalam rapat paripurna yang juga didukung oleh Fraksi Partai Gerindra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
