Target 2.612 Hektare, Tanam Modern Pekalongan Baru 32,5 Hektare
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.
Rapat paripurna DPR RI. /Bisnis Idonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA-- Anggota DPR dijadwalkan untuk Rapat Paripurna dengan agenda pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 yang akan disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 hanya dihadiri 281 anggota yang berasal dari 10 fraksi, dari total jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang.
"Daftar hadir Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 yang di tanda tangani sebanyak 281 anggota dari 560 anggota DPR," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Setelah itu Fadli mengetuk palu, tanda Rapat Paripurna DPR tersebut dibuka.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut pimpinan DPR yaitu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Fahri Hamzah, Utut Adianto, dan Agus Hermanto.
Rapat Paripurna DPR Ke-16 tersebut mengagendakan pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 yang akan disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 24 September 2026 lengkap dengan 15 perjalanan, waktu keberangkatan, stasiun, dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 24 September 2026 dari Palur menuju Jogja lengkap dengan waktu keberangkatan di setiap stasiun.
Kenali enam pemain baru 5cm: Revolusi Hati. Roman King memerankan Zafran muda dalam prekuel film 5 cm yang dijadwalkan tayang akhir 2026.
DPRD Sleman mengingatkan potensi dampak jalan tol terhadap kunjungan wisatawan. Pemkab diminta memperkuat destinasi dan memperbanyak event pariwisata.
DPRD Bantul mengingatkan pengelolaan KDMP perlu pengawasan, manajemen yang kuat, dan produk lokal agar tak mengulang persoalan KUD.