Syahganda Ungkap Sikap Prabowo Saat Diberi Kritik dan Dibantah
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.
Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). KPK menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018, yakni Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, Advokat Jhonson Siburian, dan Swasta Sudarman/ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Harianjogja.com - Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur yang terjaring OTT KPK, Jumat (3/5/2019).
"Ketua MA melalui surat keputusan bernomor 78/KMA/SK/V/2019 memberhentikan sementara dari jabatan PNS atau hakim tersebut terhitung sejak 3 Mei 2019," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin (6/5/2019).
Keputusan Ketua MA tersebut dikeluarkan setelah hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.
Kendati demikian, MA tetap memberikan hak hakim PN Balikpapan tersebut berupa uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari ketentuan pemberhentian, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya pada Jumat (3/5) malam KPK mengamankan lima orang termasuk seorang hakim dan panitera muda pidana PN Balikpapan, dan dibawa ke Polda Balikpapan untuk diperiksa.
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari permintaan (suap) sebelumnya.
Berdasarkan siaran pers yang diterima dari KPK, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi akan terjadi transaksi pemberian uang pada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan tersebut.
Kasus ini terkait dengan kasus penipuan terkait dokumen tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.
Anggaran pendidikan DIY 2027 sebesar 40,14% diharapkan memperkecil kesenjangan rata-rata lama sekolah, terutama di Gunungkidul dan Kulonprogo.
DPR dan pemerintah menyepakati Pasal 6A RUU Perampasan Aset. Perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku.
Bank Dunia mencatat utang luar negeri negara berkembang mencapai US$9,4 triliun pada 2025. Utang Indonesia naik 4% menjadi US$438 miliar.
Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung permintaannya agar Kapolri Listyo Sigit diganti. Ia juga mengaku tak memiliki HP karena merasa disadap.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.