PPATK: Indikasi Pencucian Uang di Asuransi Meningkat Tajam
PPATK mencatat LTKM sektor asuransi naik 89,13% pada semester I/2026. Pengamat menilai pengawasan yang semakin efektif menjadi salah satu penyebabnya.
Sandiaga Uno. /Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tak sepakat ibu kota segera dipindahkan.
Sandiaga menilai, belum waktunya ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke luar Jawa seperti yang diwacanakan Presiden Jokowi.
Namun, ia enggan banyak mengomentari keputusan Presiden Jokowi yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Pulau Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan.
"Its not the time. You have to ask the people (Ini bukan waktunya, kamu harus tanya orang-orang), dan ini bukan suatu hal yang menurut saya mudah diputuskan. Tapi, saya enggak layak berkomentar," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, ada waktu yang tepat membahas hal tersebut dan disampaikan kepada masyarakat dengan segala pertimbangannya.
"Menurut saya ada waktu yang tepat untuk berbicara tersebut, dan disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, biayanya, dan lain-lain. Disampaikan ke rakyat sebagai referendum,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PPATK mencatat LTKM sektor asuransi naik 89,13% pada semester I/2026. Pengamat menilai pengawasan yang semakin efektif menjadi salah satu penyebabnya.
Harga telur di tingkat peternak Kulonprogo hanya Rp18.500-Rp20.700 per kg, sementara pakan naik. Peternak mengaku tombok hingga Rp3 juta.
CCTV dan ciri fisik mengungkap dugaan satu pelaku perusakan Bendera Merah Putih di Bantul dan palang kereta api di Gamping.
PSEL Piyungan ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 18-20 MW listrik dengan investasi hingga Rp3 triliun.
Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya secara mandiri
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.