Menteri Dibayangi Korupsi, Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet demi Efektivitas Kerja

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan para Menteri Kabinet Kerja usai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6). - Antara/Puspa Perwitasari
04 Mei 2019 09:07 WIB Aziz Rahardyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Wacana perombakan kabinet jelang akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, santer terdengar akibat adanya menteri yang dibayangi kasus korupsi.

Beberapa menteri yang berpotensi kena masalah meliputi Menpora Imam Nahrawi terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI, Menag Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang melibatkan partainya, serta Mendag Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Peneliti Politik Senior LIPI Syamsuddin Haris berpendapat bahwa menteri yang terganjal kasus hukum memang harus segera dirombak agar efektivitas kerja pemerintah terjaga, sesingkat apapun waktunya menjabat.

"Reshuffle kabinet di sisa 5 sampai 6 bulan masa jabatan presiden bisa saja terjadi jika ada anggota kabinet terlibat korupsi atau tersandung kasus hukum. Toh, itu hak presiden, tidak ada yang bisa menghalanginya," ungkap Haris kepada Bisnis, Jumat (3/5/2019).

Sebelumnya, wacana perombakan kabinet telah santer terdengar sejak pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jubir dan petinggi TKN Jokowi-Ma'ruf di Rumah Heritage Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019) malam.

Selepas pertemuan tersebut, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto memang mengakui bahwa mereka membahas persoalan kabinet. Tetapi, Hasto hanya menyebut bahwa pembahasan hanya seputar ide-ide penambahan atau penyederhanaan kementerian/lembaga, bukan nama-nama orang.

Sebab itulah, salah satu jubir TKN yang ikut dalam pertemuan tersebut, yakni politisi NasDem Irma Suryani Chaniago justru menyarankan agar tidak ada reshuffle kabinet di periode yang singkat ini.

"Itu hak prerogatif presiden sih, ya. Tapi menurut hemat saya, sekalian saja nanti saat pembentukan kabinet baru Jokowi - KH Ma'ruf Amin, karena waktunya sudah tinggal 5 bulan kurang lebih," ungkap Irma kepada Bisnis, Jumat (3/5/2019).

Sementara dalam pertemuan tersebut, turut hadir selain Hasto dan Irma, yaitu Adian Napitupulu (PDIP), Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Abdul Kadir Karding (PKB), Johny G Plate (NasDem), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Lukman Edy (PKB), Arya Sinulingga (Perindo), Ade Irfan Pulungan, Deddy Sitorus, hingga Andi Widjajanto.

Kini, tinggal Presiden Jokowi sendiri yang bisa menentukan ada-tidaknya perombakan kabinet jelang akhir masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebab, beberapa dari nama-nama di atas telah santer dibawa netizen ke ranah sosial media atas potensi mereka menduduki posisi menteri Jokowi. Walaupun, ada pula nama di luar koalisi, seperti Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia