Demokrat Dinilai Lebih Strategis Berada di Koalisi pemerintah

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan keluar dari ruangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
03 Mei 2019 21:27 WIB Aziz Rahardyan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo terus saja dibahas oleh kalangan politik. Siapapun presiden terpilih, rasanya tak jadi soal buat Partai Demokrat. Sebab, satu hal tetap akan menjadi pekerjaan rumah mereka, yaitu mengasah ketokohan AHY.

Selepas Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat ini menemui Presiden Joko Widodo, wacana partai berlambang Mercy ini 'pindah haluan' koalisi mulai santer diperbincangkan khalayak.

Menjelaskan hal tersebut, Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiarti berpendapat bahwa Demokrat memang lebih strategis berada di koalisi pemerintah, dalam hal ini koalisi petahana Joko Widodo yang diprediksi memenangkan pemilu versi quick count.

Sebab, menurut wanita yang akrab disapa Puput ini, Demokrat masih butuh tampil kembali mendorong ide-ide besar kebijakan pemerintah dari dalam.

Terlebih, Demokrat hingga kini masih terlalu bergantung pada ketokohan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"Sejak Pileg 2009 sampai saat ini, perolehan suara Partai Demokrat terus mengalami penurunan. Artinya, popularitas partai menurun sejalan dengan selesainya kepemimpinan SBY. Ini adalah masalah tipikal partai yang bergantung pada tokoh, bukan ideologi atau program," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2019).

Sebab itulah, bergabung dalam pemerintahan dinilai sanggup membangun kembali popularitas partai, sekaligus mempertajam ketokohan AHY lewat pengalaman masuk ke dalam pemerintahan.

Seperti diketahui, selepas pensiun dini dari TNI AD pada 2016, AHY belum memiliki pengalaman masuk ke dalam 'lingkaran kekuasaan'. Modal pengalamannya di politik, baru dimulai ketika menjajal kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Bisa saja misalnya, AHY jadi menteri atau posisi penting lainnya, sehingga ia bisa bangun track record dan mengasah kepemimpinan sekaligus kapasitas kepemerintahannya. Hal ini penting untuk jadi modal AHY dalam politik, terutama menjelang Pemilu 2024," jelas Puput.

"Supaya keluar dari bayang-bayang SBY juga, bukan hanya semata-mata AHY, politisi Demokrat lainnya juga bisa terlibat lebih banyak dalam pemerintahan sehingga lebih terlihat kontribusi real-nya ke publik. Daripada sekadar menjadi oposan yang mengkritisi pemerintah," tambahnya.

Sayangnya, Puput menilai posisi Demokrat yang kerap 'tak jelas' bisa memberikan dilema tersendiri di tubuh partai. Di satu sisi, SBY kerap melontarkan pandangan yang berseberangan dengan capres Prabowo Subianto dan parpol koalisi Prabowo-Sandi.

Di sisi lain, konflik lama SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai parpol pengusung utama Jokowi, selalu menjadi ganjalan tersendiri niat merapat ke petahana.

Selain itu, menurut Puput, dilema lain Partai Demokrat berada pada kaderisasi ideal di internal parpol. Apabila Demokrat masuk koalisi pemerintah dan memberi kesempatan spesial untuk AHY, maka kader-kader Demokrat yang tengah memulai karir kepemimpinan politik secara bertingkat, seakan tersingkirkan.

Bahkan, lepas dari itu semua, Puput menyebut bahwa masyarakat, pendukung, atau simpatisan Partai Demokrat pun akan mengalami dilema tersendiri. Sebab, Demokrat telanjur dicap negatif oleh netizen pendukung Prabowo-Sandiaga setelah segala manuver yang mereka lakukan.

Selain itu, apakah Demokrat bisa diterima secara terbuka oleh pendukung Jokowi-Ma'ruf apabila benar merapat ke koalisi? Inilah yang membuat manuver Demokrat berikutnya patut untuk disimak.

Sumber : Bisnis.com