Petinggi Nasdem Tak Setuju Kabinet Jokowi Dirombak Dalam Waktu Dekat

Harianjogja.com, JAKARTA - Perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diusulkan tak dilakukan dalam waktu dekat.

Isu perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat di ujung masa pemerintahan Jokowi, khususnya setelah beberapa menteri di Kabinet Kerja \'terseret\' kasus dugaan korupsi.

Beberapa pembantu presiden yang terseret kasus rasuah di antaranya Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Ketiga menteri yang sedang dirundung kasus itu berasal dari partai politik. Menag Lukman dari PPP, Mendag Enggar dari NasDem, dan Menpora berasal dari PKB. Ketiganya sampai saat ini belum menyandang status hukum apapun terkait kasus yang dituduhkan.

Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak perogratif presiden. Namun ia berpendapat sebaiknya itu tidak dilakukan sekarang. Pasalnya masa pemerintahan Jokowi di periode pertama sudah hampir selesai.

"Biar jadi hak perogratif presiden. Sudah tinggal injury time, lebih baik di tunggu kabinet baru saja," ujar Irma saat dikonfirmasi Okezone-jaringan Harianjogja.com, Jumat (3/5/2019).

Menag Lukman diketahui ikut terseret kasus dugaan jual-beli jabatan yang melibatkan Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sementara itu, Mendag Enggar ikut terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi Anggota Komiso VI DPR F-Golkar Bowo Sidik Pangarso. KPK lantas menggeledah ruang kerja dan rumah Enggar.

Terakhir, nama Menpora Imam Nahrawi santer disebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy Senin 29 April 2019. Ia pun sudah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut reshuffle kabinet bisa terjadi bisa tidak sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi.

"Perombakan kabinet ya presiden sudah mengatakan bisa iya bisa tidak, kita lihat kepentingannya. Intinya kita semuanya berharap jangan sampai terjadi karena waktu kerja kita kan beberapa bulan. Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini," ujar Moeldoko, Kamis 2 Mei 2019.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com