Harga Beras Dipantau di 458 Titik, Mafia Beras Jadi Sasaran
Pemerintah memantau 458 titik di 240 kabupaten dan kota untuk menjaga harga dan mutu beras serta memberantas mafia beras.
Warga sedang melihat daftar caleg yang dipasang di papan pengumuman pada Minggu (21/4) di TPS 2, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. /Harian Jogja-Fahmi Ahmad Burhan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jumat (3/5/2019) siang ini. Mereka akan menyerahkan bukti-bukti kesalahan input data pada Sitem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI.
Koordinator Relawan Tim Informasi dan Teknologi (IT) BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya mengatakan penyerahan bukti tersebut dijadwalkan akan diberikan pada pukul 15.00 WIB.
"Penyampaian data-data dan laporan proses penghitungan dan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan pada hari pukul 15.00 WIB," tulis Mustofa pada surat undangan yang diterima Suara.com, jaringan Harianjogja.com, Jumat (3/5/2019).
Dalam keterangannya, Mustofa menyebut setidaknya ada 73.715 bukti kesalahan input data pada Situng KPU RI yang akan diberikan ke Bawaslu. Bersamaan dengan itu, Mustofa juga akan meminta Bawaslu untuk menghentikan proses Situng.
"Tim Relawan IT Prabowo-Sandi akan meminta Bawaslu menghentikan Situng KPU dengan melaporkan bukti kesalahan input luar biasa sebanyak 73.715 error input dari 477.021 TPS," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Uno telah melaporkan ke Bawaslu RI untuk menghentikan Situng KPU RI. Mereka menilai hasil Situng KPU meresahkan masyarakat.
"Kami melaporkan ke Bawaslu soal Situng KPU. Kami nilai Situng KPU ini sudah meresahkan dan bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi menjadi berkurang," ujar Direktur Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019) kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemerintah memantau 458 titik di 240 kabupaten dan kota untuk menjaga harga dan mutu beras serta memberantas mafia beras.
Sebanyak 151 kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Bantul hingga Juli 2026. Kekerasan verbal menjadi salah satu kasus dominan.
Ekonom UAJY Y. Sri Susilo menilai Suahasil Nazara punya PR berat, terutama pengelolaan fiskal daerah setelah menggantikan Purbaya.
Kasus leptospirosis di Jogja mencapai 23 kasus hingga Agustus 2026. Dinkes mengingatkan warga waspada menjelang musim hujan.
Yamaha kembali menggelar Clan of Classy Vol.3 di Yogyakarta pada 13–14 September 2026.
Aktivis Jogja menyurati MPR dan DPD RI untuk meminta program MBG dihentikan karena menyoroti kasus keracunan dan dugaan pelanggaran HAM.