Advertisement
3 Kota Ini Jadi Kandidat Calon Ibu Kota Baru Indonesia
Tug boat menarik tongkang pengangkut batu bara di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, menuju perairan dekat perbatasan Filipina. (Reuters)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemerintah masih menggodok rencana pemindahan ibu kota ke luar DKI Jakarta. Meski pemerintah belum bisa memastikan lokasi calon ibu kota baru, setidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan dirinya memilih lokasi ibu kota baru di luar Jawa.
Saat ini ada tiga daerah calon ibu kota baru yang sedang dimatangkan oleh pemerintah. Calon ibu kota itu akan berada di salah satu dari tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Advertisement
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melalui akun Twitternya yang terverifikasi, @Sutopo_PN. Menurutnya, Kalimantan adalah lokasi paling aman dari gempa.
"Pemerintah terus matangkan rencana pemindahan ibukota Indonesia. Kajian tahap awal dari Bappenas pemilihan wilayah ibukota mengerucut pada 3 kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur," kicaunya di @Sutopo_PN, Senin (29/4/2019).
BACA JUGA
"Kalimantan memang aman dari gempa. Bagaimana menurut anda?" lanjutnya. Dilihat dari peta jalur gempa di Indonesia, Kalimantan memang menjadi pulau yang paling bersih dari potensi gempa. Potensi gempa memang masih ada di Kalimantan bagian timur karena dekat dengan Sulawesi Tengah yang memiliki daerah patahan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan opsi pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden. Dia menjelaskan jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah mencapai 57% dari total populasi di Indonesia, sedangkan jumlah populasi di Pulau Sumatra sekitar 21%, Pulau Sulawesi 7%, Pulau Kalimantan 6%, serta Papua dan Maluku 3%.
“Nah ini masih 6% [Kalimantan]. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6%, 7% dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” katanya Senin (29/4/2019).
Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah fenomena kemacetan yang saat ini tidak hanya melanda Jakarta, tetapi juga kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Poin selanjutnya adalah persoalan banjir yang selalu terjadi setiap tahun, terutama ketika musim hujan. Sebaliknya, saat musim kemarau, Pulau Jawa juga sering dihadapkan pada keterbatasan suplai air bersih.
“Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Kambing dan Domba Jadi Andalan, UGM Genjot Ilmu Ratusan Peternak DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Kini Dilengkapi Antrean Digital
- Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
- Duel Antar Geng Berujung Pembacokan di Pakualaman Jogja
- Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
- UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan bagi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
- Jadwal Prameks Kutoarjo-Jogja Sabtu 4 April 2026, Cek Jamnya
- Kunjungi Museum Andi Bayou, DPRD DIY Susun Regulasi Baru
Advertisement
Advertisement




