Menahan Yen di 160 per Dolar: Akankah Intervensi ASJepang Efektif?
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI/Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan lokasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota Indonesia harus dipindah ke luar Pulau Jawa, mengingatkan Kota Jakarta sudah sangat padat dan rawan bencana.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas \'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota\' di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019), yang dihadiri para menteri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat tersebut, tapi Jokowi memilih alternatif terakhir.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden (Jokowi) memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," kata Bambang usai rapat.
Bambang mengatakan, alternatif pertama yang dibahas dalam ratas itu yakni Ibu Kota tetap di Jakarta, namun daerah seputaran Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.
"Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," jelasnya.
Sedangkan, alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, namun masih berada di radius 50-70 km dari Jakarta. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia.
"Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia," jelasnya.
Ia menambahkan, alternatif ketiga adalah memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.
"Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.
BNN menangkap MR alias Bos Gendut, buronan kasus sabu 98 kg, di salon Mangga Besar. BNN juga menyita uang dan aset Rp39,95 miliar.