Advertisement
Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan lokasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota Indonesia harus dipindah ke luar Pulau Jawa, mengingatkan Kota Jakarta sudah sangat padat dan rawan bencana.
Advertisement
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota' di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019), yang dihadiri para menteri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat tersebut, tapi Jokowi memilih alternatif terakhir.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden (Jokowi) memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," kata Bambang usai rapat.
Bambang mengatakan, alternatif pertama yang dibahas dalam ratas itu yakni Ibu Kota tetap di Jakarta, namun daerah seputaran Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.
"Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," jelasnya.
Sedangkan, alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, namun masih berada di radius 50-70 km dari Jakarta. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia.
"Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia," jelasnya.
Ia menambahkan, alternatif ketiga adalah memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.
"Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
