PA 212 Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu pada BPN Prabowo-Sandi, Jumlahnya Ratusan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
26 April 2019 08:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--  Dugaan kecurangan Pemilu 2019 dilaporkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Jumlahnya mencapai ratusan.

"Pada Rapat BPN Prabowo-Sandi tadi, kami para ulama bertemu dengan Ketua BPN Djoko Santoso untuk menyampaikan perkembangan di lapangan berkaitan masifnya kecurangan Pemilu dan kami berikan masukan," kata Slamet Ma'arif di kantor BPN Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara VI, Jakarta, Kamis (26/4/2019).

Laporan itu disampaikannya dalam rapat pleno BPN Prabowo-Sandi yang berlangsung di Kantor BPN Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara VI, Jakarta.

Dia mengatakan para relawan 212 terus menyampaikan laporan terkait adanya indikasi kecurangan Pemilu dan langsung dikoordinasikan dengan BPN Prabowo-Sandi, yang nanti akan disampaikan ke Bawaslu.

Slamet mengatakan bentuk indikasi kecurangan tersebut seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, kertas suara telah tercoblos, kejanggalan saat penghitungan suara.

"Jadi dari awal, saat pencoblosan hingga setelah pencoblosan, kami kumpulkan bentuk kecurangannya," ujarnya.

Slamet yang merupakan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan, PA 212 sudah menginstruksikan para relawan di tiap daerah melaporkan ke Bawaslu daerah tiap bentuk indikasi kecurangan.

Hal itu menurut dia, artinya semua bentuk indikasi kecurangan yang masif dan terorganisir harus diselesaikan dengan aturan hukum yang ada.

Selain itu, sistem Informasi dan Teknologi (TI) Relawan 212 disatukan dengan Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi), termasuk ketika penjaringan untuk saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sumber : Antara