Psikolog UGM: Fanatisme Politik Bisa Hambat Rekonsiliasi, Banyak Diidap Kelompok Terdidik

Warga mencelupkan jarinya ke dalam tinta, seusai mencoblos dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - Reuters/Edgar Su
21 April 2019 18:07 WIB Reni Lestari News Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Psikolog sosial Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro menyebut fanatisme politik yang diidap masyarakat menjadi tantangan berat untuk rekonsiliasi selepas Pilpres 2019.

Selain itu, belakangan pemilih tidak kritis, sehingga yang muncul adalah pembenaran-pembenaran. Menurut dia, fenomena buruk itu bukan hanya terjadi pada kelompok-kelompok orang tidak terdidik. Kelompok terdidik malah cenderung memiliki fanatisme yang berlebihan, sehingga daya kritis menjadi bias. Selanjutnya, yang bekembang bukan lagi benar-salah, tetapi senang dan tidak senang.

Fanatisme politik sebenarnya tidak berbahaya jika didukung oleh pemahaman dan ideologi yang tepat. Namun yang terjadi di Indonesia, fanatisme tersebut berawal dari bias-bias kognitif atau juga hoaks yang terus-menerus dibentuk sehingga mengubah hal yang tidak benar menjadi kebenaran yang diterima secara umum.

"Fanatisme buta itu tidak menggunakan rasio. Rasa yang digunakan adalah keberpihakan," ujarnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Minggu (21/4/2019).

Koentjoro melanjutkan, dalam pergaulan bermasyarakat, ada tiga aturan pokok, yakni benar-salah yang merujuk pada hukum, dosa-tidak dosa yang mengacu pada agama, dan pantas-tidak pantas yang merupakan nilai-nilai sosial.

Menurutnya, untuk kepentingan politik, agama sudah mulai dipelintir, sedangkan nilai pantas-tidak pantas sudah hampir hilang. Hal itu dapat dilihat dari perilaku para elite yang menyandarkan kebenaran pada suara mayoritas, mengubah kebenaran menjadi pembenaran.

Koentjoro melanjutkan, untuk mengikis fanatisme politik dalam rangka membentuk iklim demokrasi yang lebih sehat, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pendekatan yang diambil harus secara individu.

"Kalau secara kelompok susah, pendekatannya harus dengan pendekatan individual, dan pendekatan individual pun perlahan-lahan," katanya. 

Dia melanjutkan, khususnya untuk kaum terdidik, harus menjadi lebih kritis terhadap wacana-wacana politik yang berkembang. Tantangan adalah mengolah fakta dan menganalisisnya, serta membedakan antara pembenaran dan kebenaran.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia