Advertisement
Golkar Minta Pemerintah Segera Evaluasi Pemilu Serentak
Seorang pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. - Reuters/Edgar Su
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG – Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak.
Dedi mengatakan usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar. Paling mencolok adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada 17 April kemarin.
Advertisement
“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses Pemilu selesai ini harus dievaluasi segera pemerintah,” katanya di Bandung, Jumat (19/4/2019).
Kasus meninggal dunia KPPS dinilai Dedi potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan semua pihak. Terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten. “Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam,” ujarnya.
Menurutnya sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari bahkan pagi hari. Belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.
Tak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut menurutnya melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang iuga menjadi tim sukses kampanye presiden. “Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah,” kata Dedi.
Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019, menurut Dedi, menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat. “Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Balita Jatuh dari Balkon, Polisi Selidiki Dugaan Penelantaran
Soal Perpanjang Pencekalan Mantan Menag Yaqut, Ini Kata KPK
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Advertisement
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
Advertisement
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Dentuman dan Kilatan Cahaya di Cianjur Bukan dari Gunung Gede
Semeru Erupsi 12 Kali, Lava Pijar Muncul hingga Malam Hari
Advertisement
Kemendagri Wajibkan Daerah Perkuat Kelembagaan BPBD
Berita Pilihan
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Kantor Love Scam di Sleman Raup Omzet Rp10 Miliar per Bulan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Korsleting dan Elpiji Picu Kebakaran di Jogja
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
- Kebakaran Rumah di Kasihan Bantul, Kerugian Ditaksir Capai Rp100 Juta
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Libur Nataru, Tol Jogja-Solo Jadi Ruas Tersibuk di Regional Nusantara
- Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
Advertisement
Advertisement
