Advertisement
Golkar Minta Pemerintah Segera Evaluasi Pemilu Serentak
Seorang pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. - Reuters/Edgar Su
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG – Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak.
Dedi mengatakan usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar. Paling mencolok adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada 17 April kemarin.
Advertisement
“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses Pemilu selesai ini harus dievaluasi segera pemerintah,” katanya di Bandung, Jumat (19/4/2019).
Kasus meninggal dunia KPPS dinilai Dedi potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan semua pihak. Terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten. “Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam,” ujarnya.
Menurutnya sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari bahkan pagi hari. Belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.
Tak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut menurutnya melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang iuga menjadi tim sukses kampanye presiden. “Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah,” kata Dedi.
Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019, menurut Dedi, menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat. “Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
