Advertisement
Kinerja ASN Kulonprogo Akan Dipantau Lewat Sidik Jari
Ilustrasi PNS - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO--Seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan segera dipasangi perangkat presensi sidik jari. Langkah ini untuk mendisiplinkan para aparatur sipil negara (ASN), terutama yang selama ini malas dan belum bekerja secara maksimal.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Heri Darmawan mengatakan penerapan presensi ini berkaitan dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Nantinya sistem akan terhubung dengan aplikasi Simasneg Pemkab Kulonprogo. Dengan begitu jam kerja ASN bisa terukur, sesuai syarat ketentuan batas jam kerja menurut undang-undang dan peraturan pemerintah.
Advertisement
Di samping itu, keberadaan presensi sidik jari juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mendisiplinkan para ASN. Diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
"Lewat absensi sidik jari maka tingkat kedisiplinan ASN dapat terpantau. Kinerja pegawai juga bisa terukur, dan mampu mendorong budaya kerja yang baik, mestinya tidak ada lagi PNS asal-asalan, berangkat seenaknya sendiri dan tidak disiplin," kata Heri, Kamis (28/3/2019).
BACA JUGA
Hingga akhir Maret 2019, Diskominfo Kulonprogo telah menyelesaikan proses input data para ASN untuk keperluan sistem absensi tersebut. Selain sidik jari, identitas lain yang dimasukkan yakni scan wajah. "Untuk proses berikutnya nanti sesuai arahan dari BKPP, kemungkinan besar akan diterapkan segera mungkin, di awal April 2019,” ujarnya.
Terkait absensi manual yang selama ini masih dipergunakan, Heri belum bisa memastikan dan masih akan dikaji. Hal itu mengingat kewenangannya menunggu kebijakan Bupati.
Kepala BKPP Kulonprogo, Yuriyanti mengatakan uji coba absensi sidik jari bakal dilangsukan pada 1 April 2019. Seluruh OPD akan terpasang sistem tersebut. Dia berharap kehadiran sistem ini mampu jadi pelecut semangat bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puluhan Negara Siap Menjaga Distribusi Energi di Selat Hormuz Iran
Ledakan Petasan di Pamekasan Bongkar Produksi Berdaya Ledak Tinggi
Netanyahu Banjir Hujatan Usai Bandingkan Yesus dengan Genghis Khan
Inggris Izinkan AS Pakai Pangkalannya untuk Serang Wilayah Iran
Advertisement
Presiden Prabowo Peluk Warga saat Open House Idulfitri di Istana
China Desak Penghentian Konflik Timur Tengah Saat Idulfitri
Israel Larang Salat Idulfitri di Al-Aqsa Akibat Konflik Iran
Konflik Gas Iran-Qatar Picu Lonjakan Harga, Trump Berubah Arah
Menkeu Purbaya Prediksi Ekonomi Kuartal I Tembus 5,7 Persen
Advertisement
Di Momen Lebaran Vladimir Putin Soroti Peran Muslim Rusia
Kebijakan WFH Pasca-Lebaran Diklaim Mampu Menghemat BBM hingga 20%
Jumlah Kecelakaan Selama Arus Mudik 2026 Turun 3%
Khotbah di Istiqlal, Rektor UIN Sunan Kalijaga Singgung MBG
Usai Salat Id, Prabowo Bagi Sembako ke Warga Aceh Tamiang
Advertisement
Wapres Gibran Rakabuming Salat Id di Istiqlal Bersama Jan Enthes
Berita Pilihan
- Ledakan Petasan di Pamekasan Bongkar Produksi Berdaya Ledak Tinggi
- China Desak Penghentian Konflik Timur Tengah Saat Idulfitri
- Konflik Gas Iran-Qatar Picu Lonjakan Harga, Trump Berubah Arah
- Di Momen Lebaran Vladimir Putin Soroti Peran Muslim Rusia
- Idulfitri Jadi Kesempatan Baik Saling Hargai Perbedaan
Advertisement
Bonus Miliaran Cair, Atlet Porda di Bantul Kantongi Puluhan Juta
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Matangkan Rencana WFH 1 Hari dalam Sepekan
- FIFA Pastikan Turnamen FIFA ASEAN Cup Bergulir September 2026
- Arus Mudik Lebaran 2026 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
- Pemerintah Dorong Pemudik WFH untuk Hindari Puncak Arus Balik
- KAI Siapkan 40 Ribu Tiket Diskon 30% untuk Arus Balik
- Bocah 9 Tahun Meninggal Dunia Akibat Ledakan Petasan di Semarang
- Nasib Bidding Indonesia di Piala Asia 2031 Tertahan Kebijakan Baru
Advertisement
Advertisement
