Amien Rais Sebut Banyak Genderuwo di Hotel Borobudur, Begini Tanggapan KPU

Harianjogja.com, JAKARTA – Amien Rais yang menyebutkan hotel Borobudur banyak “genderuwo” dan peretas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan tetap objektif dalam menghitung suara pemilu di mana pun tempatnya.

KPU pun juga menerima saran mantan Ketua MK, Mahfud MD yang meminta untuk menerima semua masukan dan tetap bersifat objektif dalam menerima kritikan dari manapun.

"Objektif yang saya maksudkan adalah jika memang ada kekurangan dari KPU, maka pintu terbuka terhadap kritik dan saran," kata komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan dalam diskusi yang bertajuk Melawan Hoax untuk menciptakan Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Media Sosial, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Menanggapi adanya ‘makhluk halus’ tersebut, lanjutnya, KPU menilai tidak perlu menjelaskan hal imajinatif tersebut. Dirinya pun membuat perbandingan dengan tabulasi di Pilpres 2014.

"Sekarang ini yang sedang ramai adalah adanya genderuwo di hotel borobudur, akhirnya KPU harus mengeluarkan energi yang tidak perlu untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu imajinatif, perlu kami sampaikan di sini, 2014 tabulasi KPU, tabulasi hasil pemilu 2014 itu di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol dan kami merencanakan tabulasi Pemilu 2019 juga di kantor KPU," ujarnya.

Dirinya menilai, informasi-informasi yang imajinatif dapat menyesatkan publik. Apalagi soal teknologi informasi yang bisa dimanipulasi.

"Prof Mahmud sering berulang-ulang menyampaikan jadi ada imajinasi bahwa seolah-olah hasil pemilu yang menggunakan teknologi informasi itu bisa dimanipulasi, ini tidak benar, karena hasil pemilu itu akan ditentukan melalui proses berjenjang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hasil yang dimaksud diproses melalui yang pertama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kemudian dilanjutkan rekapitulasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Wahyu kembali menegaskan, apabila di depan kantor KPU ada mobil yang sangat canggih yang bisa menyedot data hasil pemilu itu berita bohong berita fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak perlu repot-repot menyedot data KPU, karena data itu sudah langsung kita informasikan kepada masyarakat pada hari pemungutan suara, setelah rakyat menggunakan hak pilihnya," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com