Advertisement
Terlibat Timses Anak Gubernur, Pejabat Banten Diperiksa Bawaslu
Ilustrasi Pemilu - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, SERANG – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Banten memanggil sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Mereka digilir karena diduga menjadi tim sukses (timses) anak gubernur Banten yang maju sebagai calon anggota DPD RI, Fadlin Akbar.
Komisioner Bawaslu Banten M Nasehudin mengatakan, masyarakat melaporkan ada beberapa pejabat Pemprov Banten yang diduga masuk ke dalam grup Whatsapp bersama Fadlin. Untuk itu, pihaknya melakukan klarifikasi secara langsung kepada terlapor.
Advertisement
"Intinya ada laporan dari masyarakat ada dugaan ASN masuk ke dalam grup WA (WhatsApp) yang diduga berafiliasi terhadap peserta pemilu," kata Nasehudin ditemui di kantornya, Rabu (27/3/2019).
Berdasarkan laporan, pejabat terlapor yakni Kepala Dinas Pertanian, Agus Tauchid; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Babar Suharso; Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Banten, Endrawati; Kasubag TU KCD Pendidikan wilayah Cilegon-Serang, Fathurahman; dan Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah Pandeglang, Asep Ubaidillah.
Dikatakan mantan Ketua KPU Kabupaten Serang itu, sejak Selasa, 26 Maret 2019, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap Fathurahman. Sementara hari pihaknya mengklarifikasi Endrawati, Asep Ubaidillah, dan Agus Tauchid. Sedangkan Babar tidak bisa memenuhi panggilan karena sedang berada di luar kota.
"Kita lakukan klarifikasi kepada pihak terkait kepada pihak terlapor karena terlapor mempunyai hak untuk menjawab terkait laporan itu. Tentu nanti akan kita lakukan kajian," ujarnya.
Dia menambahkan, setelah dilakukan kajian nantinya akan memutuskan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. "Kemudian akan kita rapatkan sejauh mana pelanggarannya, apakah ada pidananya atau pelanggaran lainnya. Kalau ada pelanggaran akan rekomendasikan. Kalau ASN ke KASN [Komisi Aparatur Sipil Negara]," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
