Kecelakaan Bus dan Truk di Tol Cipali, Satu Penumpang Tewas
Kecelakaan bus dan truk di Tol Cipali Cirebon menyebabkan satu penumpang tewas dan dua lainnya luka-luka pada Sabtu dini hari.
Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy
Harianjogja.com, JAKARTA --Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga operasi tangkap tangan (OTT), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy (Romi) di daerah Jawa Timur, pagi tadi.
Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan mengatakan, hingga saat ini orang nomor satu di PPP itu masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK bersama beberapa orang.
"Saya belum tahu (siapa saja yang diperiksa). Tapi ada beberapa orang," kata Luki Hermawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat (15/3/2019).
Sampai saat ini, kata Luki, penyidik memeriksa beberapa orang di ruangan Subdit III Tipikor Polda Jatim.
"Tadi pagi ada yang ke sini pinjam ruangan. Saya belum tau dipinjam sampai kapan," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap tangan salah satu ketua umum (ketum) partai politik (parpol) nasional di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
Operasi senyap tersebut dilakukan KPK pada pagi tadi di Kantor Wilayah Kemeteriaan Keagamaan (Kanwil Kemenag) daerah Sidoarjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kecelakaan bus dan truk di Tol Cipali Cirebon menyebabkan satu penumpang tewas dan dua lainnya luka-luka pada Sabtu dini hari.
Penggunaan hand sanitizer berlebihan bisa picu eksim, kulit kering, dan iritasi. Simak penjelasan dokter kulit.
Bulog Jogja pastikan stok Minyakita aman jelang Idul Adha. Distribusi capai 2,6 juta liter, ditambah pasokan baru.
76 Indonesian Downhill 2026 di Bantul hadir dengan track ekstrem. Seeding run panas, final diprediksi makin sengit!
Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menghadiri resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo)
DPD DIY dorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.