Advertisement
Fahri Hamzah: KPU Mereduksi Hak Rakyat untuk Tahu Isi Kepala Para Kandidat
Fahri Hamzah. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan seharusnya KPU membuka ruang secara terbuka bagi para kandidat untuk "bertarung" bebas terkait ide dan gagasan yang akan dilakukan apabila memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"KPU selama ini mereduksi hak rakyat untuk mengetahui keseluruhan isi kepala para kandidat, ini yang harus dikurangi," kata Fahri dalam diskusi bertajuk "Menakar Efektivitas Debat Capres dalam Meraih Suara", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Advertisement
Dia mengkritik KPU dalam menyusun debat pertama seperti lomba cerdas-cermat karena pertanyaan dibuat lalu diberikan kepada pasangan calon. Hal itu membuat debat tidak bisa mengeksplorasi gagasan kandidat.
Menurut dia, rakyat sangat menginginkan apa yang menjadi isi kepala para kandidat sehingga perdebatan dari hulu ke hilir harus berjalan di dalamnya. "Kami kritik setelah debat pertama, akhirnya soal tidak dibocorkan namun tetap dibuat panelis. Namun bagaimana kita menjamin soal tidak bocor karena ada teknologi yang bisa menyadap meskipun kita berada di ruang tertutup," ujarnya.
Karena itu Fahri menyarankan agar tidak ada pembuatan soal dalam debat sehingga biarkan saja kandidat bertanya dari hulu ke hilir terkait berbagai persoalan.
Dia menyarankan KPU hanya membuat tema saja misalnya tentang pendidikan, budaya, kesehatan dan ketenagakerjaan karena para kandidat harus mampu mengidentifikasi persoalan dan menjabarkan solusinya. "KPU seharusnya lepas diri dari keharusan membuat soal, mulailah memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk saling bertanya sedalam-dalamnya yang mungkin akan mereka lakukan," katanya.
Namun Fahri menilai dari seluruh debat yang berlangsung, isunya belum menunjukkan hal yang substansi misalnya terkait isu-isu hukum, tidak disinggung terkait KPK, korupsi, dan penggunaan pasal karet dalam mempidanakan orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
