Advertisement
TKN Soal Ahmad Dhani Bersurat ke Menhan: Hormati Keputusan Hukum
Ahmad Dhani. - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Terpidana kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani menulis surat untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dalam surat itu, Ahmad Dhani mengaku tertekan selama di penjara di Rutan Madaeng, Surabaya. Tim Kampanye Nasional (TKN) melihat hal itu hanya sebagai pembelaan.
Surat itu diklaim ditulis Ahmad Dhani dalam penjara, Rutan Madaeng. Surat itu dibeberkan Ahmad Dhani saat menjalani persidangan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (26/2/2019).
Advertisement
Juru Bicara TKN Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai surat yang ditulis terpidana ujaran kebencian Ahmad Dhani untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merupakan upaya mencari pembelaan atas kasus hukum yang dialaminya.
Menurut Ace, sudah sepatutnya Ahmad Dhani menghormati keputusan pengadilan yang memerintahkan dirinya untuk ditahan. Ia menilai Ahmad Dhani telah divonis oleh pengadilan karena memang terbukti telah melanggar hukum terkait ujaran kebencian. Pengadilan itu sendiri, kata Ace, merupakan bagian dari kekuasaan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden.
"Pengadilan itu memiliki kemandirian dan independen dalam memutuskan suatu keputusan hukum. Sudah seharusnya hormati keputusan hukum tersebut," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).
Ace juga mengatakan, ada tokoh-tokoh yang memberikan jaminan kepada Ahmad Dhani, hal itu dapat dimaknai dengan membenarkan cara-cara Ahmad Dhani yang dinilainya kerap menebarkan kebencian. Ace khawatir hal itu justru akan semakin menimbulkan banyaknya kasus serupa.
"Kami tidak ingin vonis hukum ujaran kebencian dilegitimasi oleh dukungan politik. Ini akan melahirkan ujaran-ujaran kebencian baru akibat backup politik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemberantasan Judi Online, Pakar Keamanan Siber: Penegakan Hukum Harus Maksimal
Dalam Enam Hari, Sulawesi Utara Diguncang 81 Gempa Bumi
Jadikan Momen Hari Kartini untuk Memperjuangkan Hak Perempuan
Cak Imin Tetapkan Kriteria Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB
Advertisement
Ini Perkiraan Nilai Pencucian Uang Hakim Agung Gazalba
Barbados Mengumumkan Mengakui Palestina Sebagai Sebuah Negara
Putusan MK Diprediksi Tidak Akan Mengubah Hasil Pilpres
Kabinet Prabowo-Gibran Siapkan Kursi untuk Partai Non Koalisi
Advertisement
Lowongan Kerja: Kemensos Buka 40.800 Formasi ASN 2024, Cek di Sini!
Yordania Tegaskan Larang Wilayah Udaranya Jadi Medan Tempur Iran vs Israel
Menhan AS dan Israel Bahas Stabilitas Regional
Advertisement
Berita Pilihan
- Dalam Enam Hari, Sulawesi Utara Diguncang 81 Gempa Bumi
- Barbados Mengumumkan Mengakui Palestina Sebagai Sebuah Negara
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
Advertisement
Program Padat Karya, Pemkab Bantul Sediakan Bantuan Keuangan Khusus Rp32 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
- Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
- TNI Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, Sita Pistol hingga Anak Panah di Tempat Persembunyian
- Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
- Lowongan Kerja: Kementerian PUPR Akan Buka 6.300 Formasi CPNS dan 19.900 PPPK, Ini Rinciannya
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
Advertisement
Advertisement
