Advertisement
HGU Bukan Rahasia Negara, Pemerintah Tak Boleh Menyembunyikan
Mohammad Mahfud MD memberikan sambutan saat diskusi kebangsaan Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Rabu (13/2/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah tidak boleh menyembunyikan data hak guna usaha (HGU) lahan di semua tempat di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Selasa (26/2/2019) pagi lewat akun Twitternya @mohmafudmd mencuit bahwa ada UU informasi publik yang mewajibkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuka semua informasi yang bukan rahasia negara.
Cuitan itu diunggah Mahfud terkait polemik HGU yang dimiliki sejumlah orang di Indonesia, dalam jumlah yang luas.
“HGU bukan rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP,” cuit Mahfud.
Ada UU Informasi Publik yg mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yg bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP. https://t.co/ukodBmU1jD
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 26, 2019
Sebelumnya, organisasi lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menuntut Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data HGU lahan-lahan di Indonesia.
Tuntutan itu disampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan telah memasuki persidangan pada Senin (25/2/2019).
Namun, menurut Greenpeace, tuntutan itu belum bisa dipenuhi Kementerian Agraria karena alasan persaingan usaha, rahasia pribadi pemegang HGU, keamanan nasional, kondisi sosial.
“Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik,” tulis Greenpeace dalam akun twitternya @GreenpeaceID di hari yang sama.
Advertisement
Polemik soal HGU ini pertama kali muncul dalam Debat Capres kedua, 17 Februari 2019. Kala itu, calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi menyinggung kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare milik pesaingnya, Prabowo Subianto.
Prabowo menegasakan lahan tersebut hanya berstatus HGU. Ia pun siap menyerahkan lahan itu ke negara kapanpun.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
Buntut Kasus Leslar, KPI: Blacklist Pelaku KDRT dari Semua Program Siaran
Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
Advertisement
2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
Surat Pemecatan Fredy Sambo Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi
Jelajah Kuliner: Resep Leluhur Kopi Pit, Merawat Warisan dan Pengunci Kenangan
Minggu Depan, Bansos Senilai Rp18,4 triliun Cair
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus KDRT Lesti Kejora
Advertisement
Koin Bergambar Raja Charles III Diterbitkan, kok Fotonya Hadap Kiri?
Indonesia Miliki 115 Tim Tanggap Insiden Siber
Buat Ecobrick, UNISA Pecahkan Dua Rekor MURI
Putri Sambo Hindari Wartawan di Bareskrim Polri
Advertisement
Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
Advertisement
Vakum 2 Tahun, Festival Keroncong kembali Digelar di Gunungkidul
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Krisis Pangan Terjadi di Banyak Negara, Jokowi Bersyukur karena Masyarakat Indonesia Masih Bisa ke Restoran
- Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
- Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
- Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
- Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
- Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Advertisement
Advertisement
