Advertisement
Penataan 5 Kawasan Kumuh, Kementerian PUPR Habiskan Rp193 Miliar
Pemukiman kumuh - Bisnis/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan anggaran sebesar Rp193 miliar untuk menata limakawasan permukiman kumuh, terutama kampung nelayan di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan penataan sebelas permukiman nelayan akan menjadi contoh bagi pembenahan permukiman nelayan.
“Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah untuk pembenahan kawasan pesisir,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (18/2/2019).
Advertisement
Dia menambahkan, penataan kawasan permukiman melibatkan masyarakat setempat.
Saat ini, lima kawasan permukiman telah ditata, yaitu Kampung Beting (Pontianak), Kawasan Sungai Kemuning (Banjarbaru), Kampung Nelayan Untia (Makassar), Kawasan Dufa-Dufa (Ternate), dan Kampung Nelayan Hamadi (Jayapura).
Basuki menerangkan, pembangunan ifnrastruktur pada permukiman nelayan dan kawasan kumuh mencakup pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, promenade, drainase, dan ruang terbuka publik.
Selanjutnya pembangunan sanitasi, gazebo, jetty sampan, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan pembangunan turap (talud).
Di Pontianak, Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan Kampung Beting pada 2017-2018 dengan anggaran Rp79,18 miliar. Penataan di Kampung Beting dilakukan secara terpadu dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.
Di Banjarbaru, Kementerian PUPUR menata kawasan Sungai Kemuning pada 2017 lalu dengan anggaran Rp3,95 miliar. Kawasan permukiman di tepi sungai ini dihuni 46.872 jiwa. Di tahun yang sama, kawasan Dufa Dufa di Ternate juga dibenahi dengan anggaran Rp8,5 miliar.
Penataan kawasan kumuh juga dilakukan di Kampung Nelayan Untia seluas 10 hektare dengan anggaran Rp51,82 miliar. Program ini menyasar penyediaan sistem jaringan air bersih, sarana penyediaan pembuangan air hujan berupa kanal dan sanitasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
