PDIP Mengaku Untung Jika Nama Caleg Mantan Napi Koruptor Diumumkan ke Publik

Aziz Rahardyan

Kamis, 31 Januari 2019 - 01:17 WIB

Nina Atmasari

PDIP Mengaku Untung Jika Nama Caleg Mantan Napi Koruptor Diumumkan ke Publik

Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto dan Direktur Program TKN Jokowi-Maruf, Aria Bima./JIBI - BISNIS/Muhammad Ridwan

Harianjogja.com, JAKARTA — Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama Calon Legislatif (Caleg) eks narapidana kasus korupsi diumumkan ke publik ditanggapi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai partainya diuntungkan bila hal itu diwujudkan. Tetapi dirinya "kurang sreg" apabila KPU yang mengumumkan hal tersebut.

"Dari PDI Perjuangan, enggak ada lah pasti caleg-caleg itu [eks koruptor]. Kalau itu diumumkan [PDIP] untung, tapi saya tidak bicara untung rugi," ungkap Aria saat memenuhi undangan pertemuan di kantor KPU, Rabu (30/1/2019).

Sebab menurut pria kelahiran lahir Semarang, 29 Mei 1965 ini, KPU tidak memiliki dasar undang-undang yang mengatur agenda tersebut.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk mantan koruptor yang telah menjalani hukuman, untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu.

"Menurut saya KPU lebih bekerja melaksanakan aturan dan jadwal-jadwal yang sudah ada saya kira itu. Kalau megenai paslon yang pernah tersangkut kasus hukum khususnya korupsi, tapi ya monggo, kalau itu menjadi keinginan publik," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aria menyatakan "kurang sreg" apabila publikasi tersebut disampaikan KPU, apalagi di masa kampanye. Dirinya menyarankan publikasi caleg mantan narapidana, lebih tepat bila diumumkan LSM, NGO, atau instrumen, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan.

"Karena ini soal netralitas, soal yang menyangkut kewenangan juga. Kalau itu diumumkan di awal-awal sebelum masa kampanye itu monggo, tapi begitu digedok kampanye, semua pernyataan itu akan berimplifikasi pada voters. Nah, nanti lagi-lagi sorotan soal netralitas dan lain sebagainya," jelas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

"Jangan sampai lah KPU nanti akhirnya dinilai lagi tidak netral. Karena itu juga bukan bagian kerja KPU dan itu sudah masuk bisa dipersepsikan ranah kampanye," tutup Aria Bima.