Pemerintah Akan Bangun 11 Daerah Perbatasan
Ilustrasi Mendagri Tjahjo Kumolo seusai menghadiri rakornas ormas Rajatikam di BPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri, Sabtu (1/12/2018). - Harian Jogja/Sunartono Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah pusat akan melakulan pembangunan terhadap 11 titik daerah perbatasan. Persoalan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) 2019 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, pada Senin (28/1/2019).
Rakor itu diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2019.
"Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas [KISS] antar-pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya," kata Tjahjo, Selasa (29/1/2019).
BNPP sendiri bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan.
Pada 2019, BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 daerah perbatasan sesuai Instruksi Presiden No.1/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana-Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
"Gubernur dan bupati/wali kota di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," ujar Tjahjo.
Ia menambahkan 11 PLBN yang akan dibangun yaitu PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
Tercatat BNPP pada 2018 mendulang berbagai keberhasilan. Di antaranya di bidang pengelolaan batas wilayah negara yaitu penyelesaian outstanding boundary problems (OBP) RI-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL dan pilar RI-PNG, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana-prasarana hankam, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengoordinasikan sejumlah capaian. Berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana-prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat.
Sumber : Okezone.com
