Yaqut dan Tiga Tersangka Kasus Kuota Haji Bersiap Hadapi Sidang
KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ke tahap penuntutan. Yaqut Cholil Qoumas dan tiga tersangka segera menjalani persidangan.
Pengungsi gempa Lombok./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menginisiasi usulan perbedaan perlakuan bagi siswa calon peserta ujian nasional (UN) di daerah terdampak bencana sepanjang 2018. Hal tersebut mengingat sejumlah bencana yang menimpa Tanah Air sepanjang tahun lalu dan sangat berdampak terhadap aktivitas pendidikan anak-anak.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyetujui soal ujian bagi siswa terdampak bencana disesuaikan dengan materi yang mampu mereka capai di sekolah darurat.
"Mengingat sekolah darurat saat ini digunakan secara bergantian karena ketidakmampuan untuk menyiapkan jumlah kelas sesusai dengan jumlah rombongan sekolah," kata Retno di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Penggunaan sekolah darurat secara bergantian, lanjut Retno berdampak pada lama belajar yang diperkirakan hanya setengah dibandingkan dengan lama belajar normal. KPAI memperkirakan, hingga Februari 2019 anak-anak terdampak bencana tidak akan mampu menyelesaikan materi sebanyak yang bisa diselesaikan siswa di sekolah tak terdampak bencana.
"Tentunya kebijakan ini berlaku untuk anak SD kelas VI, SMP kelas IX dan SMA kelas XII," lanjutnya.
Sepanjang 2018 diketahui terdapat tiga bencana besar yang melanda Tanah Air, antara lain gempa di Nusa Tenggara Barat, gempa dan tsumai di Sulawesi Tengah dan yang terbaru tsunami di pesisir Banten dan Lampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ke tahap penuntutan. Yaqut Cholil Qoumas dan tiga tersangka segera menjalani persidangan.
Rupiah menguat ke Rp18.091 per dolar AS setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dan memproyeksikan ekonomi tetap tumbuh.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.