Advertisement
Dewan HAM PBB Sangsi dengan Sidang Pembunuhan Jamal Khashoggi
Jamal Khashoggi - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sangsi terhadap transparansi dan keadilan di persidangan pembunuhan Jamal Khashoggi di Arab Saudi.
Juru bicara Dewan HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyebut persidangan itu tidak cukup untuk menjamin keadilan.
Advertisement
Ravina Shamdasani menilai persidangan yang digelar di Arab Saudi untuk mengungkap pembunuhan Jamal Khashoggi belum cukup. Dia menyerukan penyelidikan independen terhadap kasus tersebut.
"Dari awal kasus ini kami telah mendesak keadilan. Kami telah menyerukan penyelidikan independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut," kata Ravina Shamdasani seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Sabtu (5/1/2019).
Diberitakan Reuters, sidang kasus pembunuhan Jamal Khashoggi dilakukan di Pengadilan Arab Saudi, Kamis (3/1/2019). Dalam persidangan tersebut, jaksa menuntut lima dari 11 terdakwa dijatuhi hukuman mati. Namun, tuntutan tersebut ditentang oleh Dewan HAM PBB yang menolak adanya hukuman mati.
Jaksa penuntut mengaku telah melayangkan surat permohonan kepada pemerintah Turki untuk memberikan semua bukti terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Pembunuhan Jamal Khashoggi dinilai merusak reputasi Arab Saudi sehingga menimbulkan ketegangan dengan negara Barat.
Sementara itu, otoritas Turki menilai Arab Saudi tidak mau bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.
Menteri Luar Negeri Turki mengatakan, jaksa tidak pernah membagikan informasi terkait 11 terdakwa itu. Kejaksaan Agung Turki juga telah meminta ekstradisi bagi pelaku pembunuhan Jamal Khashoggi yang ditolak oleh Arab Saudi.
Jamal Khashoggi hilang bagai ditelan bumi seusai mendatangi Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018. Dia datang bersama tunangannya, Hatice Cengiz, untuk mengurus dokumen pernikahan. Nahas, dia justru dibunuh dengan cara sadis oleh sekelompok warga negara Arab Saudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
