Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascagempa Dipercepat

Harianjogja.com, JAKARTA-Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan akan mempercepat pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat akan dipercepat.

"Kita memutuskan semua mempercepat, Lombok itu mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," kata Wapres usai menggelar rapat percepatan rekontruksi bencana Sulteng dan NTB di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla, di antaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila A Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Wapres mengatakan dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah perkembangan terkini diantaranya terkait dengan peta relokasi dan perkembangan hunian sementara di Sulteng. Selain itu juga, perkembangan rekonstruksi di NTB.

Untuk di Sulteng, menurut dia, peta relokasi telah ditentukan, sementara huntara Desember ini mulai akan dihuni. Dia mengharapkan semuanya berjalan sesuai jadwal. "Itu tepat waktulah bisa," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan untuk di Palu, sebanyak 120 hunian sementara sudah dapat dihuni pada 17 Desember 2018. Diharapkan 699 hunian sementara dapat selesai pada akhir Desember ini.

Sementara di NTB, pihaknya kini berupaya mempercepat pembangunan rumah rekonstruksi yang ditargetkan sebanyak 74 ribu unit rumah. Ada empat pilihan rumah yang dibangun, yaitu rumah instan sederhana sehat (RISHA), rumah instan kayu (RIKA), rumah instan konvensional (RIKO) dan rumah cetak Indonesia (RCI).

Basuki mengatakan Risha menjadi salah satu yang diminati oleh warga masyarakat lombok, namun produki RISHA per hari baru mencapai sekitar 80-100 unit, sementara dibutuhkan sekitar 300 unit per hari agar dapat diselesaikan dalam waktu sekitar delapan bulan. Untuk itu, pihaknya akan menambah jumlah sumber daya manusianya.

"Tadinya kita pengen menggerakkan orang lokal, kita sudah didik 330 orang. tapi semingu dua minggu kerja mereka berhenti. Sekarang saya sudah minta BUMN di sana, kan ada enam pabriknya, semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing. Satu tim delapan orang, jadi tiga tim 25 orang. Jadi untuk itu semua harus dari luar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara