DPR Desak Guru PPPK Penuh Waktu, Gaji Minimal Diusulkan Rp7 Juta
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Aksi 212. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA- Alumni 212 diingatkan untuk tidak mempolitisasi agama pada acara reuni akbar yang akan berlangsung Minggu (2/12/2018) mendatang.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap tidak ada politisasi agama dalam kegiatan Reuni 212 yang akan digelar di Jakarta, Minggu (2/12/2018).
"Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja. Toh itu bagian dari upaya mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam," kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Menurut Robikin, silaturahim adalah perintah agama. Namun demikian, harus dilakukan dengan tetap menjujung tinggi adab dan tata cara bersilaturahim. "Oleh karena itu, tolong jaga ucapan dan tindakan, jaga ketertiban dan jangan mengungkapkan kalimat yang dapat dimaknai sebagai ujaran kebencian, serta jangan ada adu domba," katanya.
Selain itu, lanjut Robikin, upaya memperkokoh ukhuwah islamiyah tidak boleh dicederai dengan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial sebagai sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah) maupun warga dunia sebagai sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah).
Menurut dia, tiga matra ukhuwah atau persaudaraan tersebut harus berada dalam satu tarikan nafas, tidak boleh dipilah dan hanya diambil salah satunya.
"Jangan sampai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah," ujarnya. Ia mengatakan dalam bingkai NKRI, agama hendaknya sebagai inspirasi di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara, bukan sebagai aspirasi.
Oleh karena itu, tambah Robikin, agama harus untuk pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk meningkatkan etos kerja dan daya saing sebagai bangsa serta mempertinggi peradaban dunia. "Bukan menempatkan agama sebagai alat meraih suara dalam politik elektoral," kata Robikin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Menhut Raja Juli Antoni klarifikasi isu keterlibatan OTT KPK Bupati Kuansing, ungkap kronologi pengembalian amplop.
Komdigi menegur dua operator seluler yang masih mengaktifkan kartu SIM tanpa registrasi biometrik sesuai aturan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.
Kebakaran Rama Billiard & Cafe Jogja diduga dipicu gangguan listrik. Kerugian ditaksir lebih dari Rp20 miliar tanpa korban jiwa.
Bandara Adisutjipto resmi melayani rute langsung Yogyakarta–Banjarmasin setiap hari bersama Citilink mulai 1 Juli 2026.
Kemenkes menegaskan tenaga medis dan nakes berhak menghentikan pelayanan jika mengalami intimidasi, sesuai UU Kesehatan.