Advertisement
Jusuf Kalla : Pelajaran PMP Masuk Kurikulum, Belum Tentu Semuanya Beres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dinilai tak perlu masuk ke dalam kurikulum.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah, karena memberikan contoh hidup berbangsa secara langsung dinilai lebih efektif.
Advertisement
"Justru kita memberikan contoh bahwa pelaksanaan Pancasila ini begini, keadilannya begini. Tidak hanya dengan memasukkan [ke dalam] kurikulum, seakan-akan semua beres. Tidak," kata Kalla kepada wartawan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Ia mengatakan, pendidikan Pancasila memang penting diterapkan di sekolah, namun perlu evaluasi agar mata pelajaran tentang Pancasila itu menjadi efektif diterapkan di kehidupan bermasyarakat.
"Memang penting Pancasila itu, tapi perlu juga dievaluasi, cara bagaimana. Ya 'khan belum tentu dia diberikan lagi pelajaran [secara] massal, langsung orang semua [menjadi] baik, belum tentu," katanya.
Untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila, dia mengatakan, hal itu cukup ditambahkan saja ke dalam mata pelajaran yang sudah ada saat ini, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.
"Khan kita sudah lakukan itu, tetap ada khan. Karena itu muncul lagi saran tentang revolusi mental atau muncul Pancasila. Kalau terlalu banyak [pelajaran] juga khan masyarakat atau murid-murid bingung nanti," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan akan kembali memasukkan mata pelajaran PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah.
Terkait usul itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pun senada dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bahwa PMP perlu dihadirkan kembali dengan menyesuaikan kondisi sekolah saat ini.
"Saya setuju namun metodenya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sekarang kita hilang pelajaran Pancasila dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4," kata Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
- Diduga Menganiaya Anggota KKB, 13 Prajurit Ditahan
Advertisement
Mudik Lebaran, Gunungkidul Bakal Dijejali 154.000 Kendaraan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Bidik Perampasan Aset Rafael Alun di Simprug, KPK Ajukan Kasasi
- Bantuan Beras Akan Dilanjutkan hingga Akhir Tahun, Presiden Jokowi: Tapi Saya Enggak Janji
- Mudik Lebaran 2024, Batas Kecepatan Melewati Tol Jogja-Solo 40 Km per Jam
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- Terseret Kasus Pencucian Uang, KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri
- SBY Mengaku Menitipkan Sesuatu kepada Prabowo Subianto
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
Advertisement
Advertisement