Advertisement
Andika Perkasa Dilantik Jadi KSAD, Ini Jawabannya saat Ditanya Peran Mertua
Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru dilantik, Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018). Andika pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada masa awal pemerintahan Jokowi pada 2014. - JIBI/Yodie Hardiyan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA --- Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Seusai acara pelantikan, Andika yang diwawancara oleh wartawan mendapatkan pertanyaan soal peran mertua atas posisi baru dirinya sebagai KSAD.
Advertisement
Seperti diketahui Andika adalah menantu dari Abdullah Machmud Hendropriyono, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga merupakan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
PKPI mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.
Andika mempersilakan orang-orang berkomentar mengenai dirinya. "Itu tadi monggo, mau ngomong apa juga. Saya gini, dari dulu juga gini. Enggak ada yang saya komentar lagi, terserah," kata Andika.
Andika beberapa kali menyebut kata dalam bahasa Jawa yaitu "monggo" (silakan) mengenai sejumlah komentar mengenai alasan pemilihan dirinya sebagai KSAD.
Menurutnya, keputusan penunjukan dirinya sebagai KSAD dibuat oleh Presiden. "Kan semuanya beliau yang memutuskan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam penilaian beliau, saya kan dari dulu begini saja," katanya.
Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan alasannya memilih Andika sebagai KSAD karena melihat rekam jejak di Kopassus, Pusdiklat, Pangdam, Kostrad sampai Paspampres. Seperti diketahui, jabatan terakhir Andika adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Andika juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) ketika Jokowi baru saja menjabat sebagai Presiden pada 2014.
"Saya kira komplet ya, memang ada beberapa kandidat tapi ini yang kami putuskan," kata Presiden di Istana Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Irigasi Mlati-Krajan Sepanjang Segera Dimatikan untuk Perbaikan, Puluhan Pembudidaya Terdampak
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
