Advertisement
PAN Bantah Mengerahkan Kader Supaya Nonton Film Hanum & Rangga
Film 'Hanum dan Rangga' - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Film Hanum dan Rangga belakangan menuai polemik. Di antaranya karena diduga ada pengerahan kader Partai Amanat Nasional (PAN) agar menonton film tersebut.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto membantah adanya pengerahan kader partai untuk menonton film 'Hanum dan Rangga'.
Advertisement
“Bukan pengerahan, itu nisiatif kader-kader PAN mengajak masyarakat untuk menonton film tersebut,” ujarnya kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com ketika dimintai tanggapannya soal isu tersebut, Selasa (13/11/2018).
Menurutnya, ajakan untuk menonton film yang diangkat dari novel karya Hanum Rais tersebut bertujuan untuk mendapatkan hikmah yang ada dalam film bisokop tersebut. Yandri mencontohkan bagaimana keluarga yang baik ditampilkan dalam film tersebut sehingga diharapkan bisa diteladani oleh penonton.
“Yang terpenting ini merupakan produksi anak negeri,” ujarnya.
Hanya saja dia tidak memerinci soal isu blocking penonton untuk meningkatkan jumlah penonton film tersebut. Begitu juga dengan kemungkinan tujuan politis dari film itu.
Sebelumnya, imbauan nonton bareng ini dibuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN melalui surat edaran nomor PAN/A/WKU-SJ/172/XI/2018 ditandatangani Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Dalam surat yang diedarkan sejak 2 November 2018, PAN meminta kadernya menjadi koordinator dan memfasilitasi nonton bareng bersama konstituen di daerah pemilihannya di hari pembukaan pada 8 November 2018.
Kemudian, diharapkan masing-masing koordinator melakukan blocking satu atau dua atau lebih studio di jaringan bioskop XXI di kota masing-masing untuk menonton film Hanum dan Rangga.
Viva Yoga Mauladi membenarkan keberadaan surat yang dia tandatangani. Menurut dia, surat itu dibuat hanya untuk menghargai karya kader PAN yang berprestasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
