Dana Kelurahan Dinilai Berbau Politik, Jokowi : Ada Politikus yang Sontoloyo

Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait dengan dana kelurahan yang dinilai partai oposisi berbau politik.

Presiden Joko Widodo meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubung-hubungkan dengan agenda politik.

"Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan [dana] untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran," kata Presiden Joko Widodo di lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah untuk warga Jakarta Selatan.

Sebelumnya Presiden Jokowi memang mengatakan ingin menganggarkan dana kelurahan pada 2019, selain dana desa yang sudah disalurkan sejak 2015 lalu.

"Banyak Pak lurah di sini, ada yang namanya dana desa, tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan, dana desa itu hanya untuk kabupaten, kalau dana kelurahan itu untuk kota karena di Indonesia ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia," ungkap Presiden.

Sehingga menurut Presiden, dana kelurahan peruntukkannya juga untuk rakyat.

"Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa, jangan dihubung-hubungkan dengan poltik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini," tegas Presiden.

Presiden pun menegaskan bahwa kehidupan bukan melulu hanya politik saja.

"Mohon maaf kita ini segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kan kehidupan tdak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik," tambah Presiden.

Presiden mengakui bahwa hal tersebut adalah kepandaian para politikus untuk mempengaruhi masyarakat.

"Hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," ucap Presiden.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku heran dana kelurahan baru diturunkan menjelang Pemilu 2019 dan seharusnya dimasukkan dalam RAPBN 2019 saat pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

"Saya ngomong apa adanya saja, sudah marilah kita saring, kita filter mana yang bener mana yang tidak bener, mana yang betul mana yang tidak betul, masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik sehingga jangan kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita," ungkap Presiden.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dana kelurahan yang dialokasikan pada 2019 mencapai Rp3 triliun yang berasal dari dana desa yang pada 2019 dianggarkan berjumlah Rp73 triliun.

Dana desa tetap naik dari Rp60 triliun menjadi Rp70 triliun sesuai dari perkembangan dan kapasitas dari desa. Namun, Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana kelurahan ini memang masih membutuhkan mekanisme sendiri agar tidak ganda dengan penyaluran dana desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara