Advertisement
CPNS 2018 Dipastikan Tidak Ada Rekayasa
Peserta ujian computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendengarkan arahan petugas sebelum melaksanakan ujian di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10). - Solopos/Ardiansyah Indra Kumala
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah akan menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak. Proses seleksi ini dipastikan tidak ada rekayasa.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Advertisement
Hal itu ditujukan sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan seleksi CPNS 2018 yang aman, transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan bahwa penandatanganan oleh empat instansi tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan ada gangguan selama pendaftaran CPNS berlangsung.
"Apa yang diupayakan dan dihasilkan adalah betul-betul murni, dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu ataupun direkayasa oleh pihak-pihak lain," kata Syafruddin di Gedung KemenpanRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).
Oleh karenanya, selain mengajak Mendikbud dan BKN, KemenpanRB pun meminta Polri untuk turut terlibat dalam menjaga jalannya CPNS 2018.
Meskipun menurut Syafruddin, BKN telah memiliki fasilitas IT yang mumpuni, akan tetapi peran Polri dalam mencegah kecurangan-kecurangan selama CPNS 2018 berlangsung pun sangat dibutuhkan seperti mencegah adanya calon ataupun joki.
"Kami mohon kepada bapak Kapolri dan jajaran untuk mengantisipasi melalui operasi besar-besaran tentu melalui cyber pungli dan sebagainya menggunakan alat-alat teknologi canggih untuk bisa menangkap para-para pelaku," ujarnya.
MoU itu sendiri ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.
Penandatanganan MoU itu pun disaksikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kapolri RI Jenderal Tito Karnavian dan Kemenpan RB Syafruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
