Advertisement
CPNS 2018 Dipastikan Tidak Ada Rekayasa
Peserta ujian computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendengarkan arahan petugas sebelum melaksanakan ujian di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10). - Solopos/Ardiansyah Indra Kumala
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah akan menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak. Proses seleksi ini dipastikan tidak ada rekayasa.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Advertisement
Hal itu ditujukan sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan seleksi CPNS 2018 yang aman, transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan bahwa penandatanganan oleh empat instansi tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan ada gangguan selama pendaftaran CPNS berlangsung.
"Apa yang diupayakan dan dihasilkan adalah betul-betul murni, dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu ataupun direkayasa oleh pihak-pihak lain," kata Syafruddin di Gedung KemenpanRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).
Oleh karenanya, selain mengajak Mendikbud dan BKN, KemenpanRB pun meminta Polri untuk turut terlibat dalam menjaga jalannya CPNS 2018.
Meskipun menurut Syafruddin, BKN telah memiliki fasilitas IT yang mumpuni, akan tetapi peran Polri dalam mencegah kecurangan-kecurangan selama CPNS 2018 berlangsung pun sangat dibutuhkan seperti mencegah adanya calon ataupun joki.
"Kami mohon kepada bapak Kapolri dan jajaran untuk mengantisipasi melalui operasi besar-besaran tentu melalui cyber pungli dan sebagainya menggunakan alat-alat teknologi canggih untuk bisa menangkap para-para pelaku," ujarnya.
MoU itu sendiri ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.
Penandatanganan MoU itu pun disaksikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kapolri RI Jenderal Tito Karnavian dan Kemenpan RB Syafruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
