Advertisement
CPNS 2018 Dipastikan Tidak Ada Rekayasa
Peserta ujian computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendengarkan arahan petugas sebelum melaksanakan ujian di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10). - Solopos/Ardiansyah Indra Kumala
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah akan menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak. Proses seleksi ini dipastikan tidak ada rekayasa.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Advertisement
Hal itu ditujukan sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan seleksi CPNS 2018 yang aman, transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan bahwa penandatanganan oleh empat instansi tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan ada gangguan selama pendaftaran CPNS berlangsung.
"Apa yang diupayakan dan dihasilkan adalah betul-betul murni, dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu ataupun direkayasa oleh pihak-pihak lain," kata Syafruddin di Gedung KemenpanRB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).
Oleh karenanya, selain mengajak Mendikbud dan BKN, KemenpanRB pun meminta Polri untuk turut terlibat dalam menjaga jalannya CPNS 2018.
Meskipun menurut Syafruddin, BKN telah memiliki fasilitas IT yang mumpuni, akan tetapi peran Polri dalam mencegah kecurangan-kecurangan selama CPNS 2018 berlangsung pun sangat dibutuhkan seperti mencegah adanya calon ataupun joki.
"Kami mohon kepada bapak Kapolri dan jajaran untuk mengantisipasi melalui operasi besar-besaran tentu melalui cyber pungli dan sebagainya menggunakan alat-alat teknologi canggih untuk bisa menangkap para-para pelaku," ujarnya.
MoU itu sendiri ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.
Penandatanganan MoU itu pun disaksikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kapolri RI Jenderal Tito Karnavian dan Kemenpan RB Syafruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Advertisement
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Advertisement
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
