Advertisement
Presiden Jokowi Minta Pemda Tidak Lagi Rekrut Tenaga Honorer
Demo guru honorer - Antara/Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perekrutan pegawai honorer di daerah ke depan berpotensi tak lagi dilakukan.
Presiden Joko Widodo mengamanahkan dan meminta agar pemerintah daerah atau kepala instansi pendidikan dan kesehatan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer.
Advertisement
Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pada acara jumpa media di Kantor Staf Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Pada acara jumpa media tersebut Bima memaparkan bahwa para tenaga honorer Indonesia akan diberikan tiga kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka sebagai pekerja.
BACA JUGA
"Yakni dengan mengikuti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sedang berlangsung. Apabila yang sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar CPNS, pemerintah nantinya juga akan mengadakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana syarat dan kesejahteraan yang didapat juga sama seperti yang didapatkan oleh ASN/PNS," papar Bima.
Selain itu, bagi para tenaga honorer yang tidak lolos ujian PPPK maka pemerintah memberikan opsi bagi para kepala institusi yang memperkejakan tenaga honorer untuk memberika gaji sesuai dengan Upah Minumum Regional (UMR) masing-masing daerah.
Apabila tiga skema tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas yang diadakan hari ini (21/9) di Istana, pemerintah daerah dihimbau untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer lagi.
"Bapak Presiden tadi [saat Rapat Terbatas] juga berpesan apabila tiga skema perekrutan [CPNS, PPPK dan Digaji sesuai UMR] sudah berjalan, maka tidak boleh ada lagi perekrutan tenaga honorer, ini poin penting yang harus diikuti oleh para pemimpin di daerah," kata Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Advertisement
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sh
Pemerintah Tegaskan APBN Tidak Akan Menanggung Utang Whoosh
Dirut PT Hanindo Citra Jadi Saksi Kasus Digitalisasi SPBU
Alasan Ammar Zoni Tidak Dipindah ke Nusakambangan
Demo Gen Z Tuntut Mundur Presiden Rajoelina Didukung Militer
Advertisement
Begini Canggihnya Rudal Tomahawk yang Mau Dikirim ke Ukraina
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Diminta Alokasikan Danais untuk Tekan Kemiskinan
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- DVI Identifikasi 2 Jenazah Korban Runtuh Ponpes Al Khoziny
- KPK Periksa Terkait Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
- Permainan Kolektif Jadi Kunci Menang PSS Sleman vs Kendal Skor 3-1
- Purbaya dan Tito Siap Kawal Pengalihan Dana Transfer Daerah
- Pebalap Indonesia Raih Podium di ARRC 2025
- KPK Periksa Eks Dirjen di Kemenaker Terkait Korupsi Noel
- Warga Meriahkan Hantaru 2025 di Sport Center Sumberagung Jetis
Advertisement
Advertisement
