Pemerintah Targetkan Pembangunan 2.000 Kampung Nelayan
Pemerintah akan bangun 2.000 kampung nelayan di Indonesia. Dilengkapi cold storage dan koperasi untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan.
Dua kandidat calon presiden di Pilpres 2019: Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto/Bisnis
Harianjogja.com, KUPANG - Pakar komunikasi membeberkan skenario kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam mengumumkan cawapres yang akan mendampingi keduanya bertarung di Pilpres 2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai menjadi salah satu alasan belum diumumkannya calon wakil presiden bagi Prabowo dan Jokowi untuk mengikuti Pilpres 2019.
Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof Dr Alo Liliweri menilai, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sangat berhat-hati dalam penentukan calon wakil presiden untuk maju bersama dalam Pilpres 2019.
"Sikap yang diambil oleh dua pihak sangat berhati-hati. Jokowi dan Prabowo masih membuat perhitungan yang tepat sebelum menentukan pendamping mereka," kata Alo Liliweri kepada Antara di Kupang, Rabu (8/8/2018).
Alo mengemukakan hal itu berkaitan dengan belum diumumkannya calon wakil presiden, baik oleh Capres Jokowi maupun Prabowo Subianto, padahal waktu pendaftaran calon ke KPU tinggal dua hari lagi.
Menurut Alo, perhitungan dua kandidat yang sudah mengumumkan diri untuk maju dalam Pilpres 2019, ini adalah karena peran wakil sangat besar menentukan kemenangan.
"Jadi saya melihat ada dua skenario yang menjadi pertimbangan Jokowi maupun Prabowo Subianto," ucapnya.
Skenario pertama adalah menunggu putusan yudisial untuk memastikan apakah Jusuf Kalla masih bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden atau tidak.
Jikalau Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui usulan yudisial maka Jusuf Kalla tetap menjadi calon Wakil Presiden dari Jokowi.
"Kalau itu terjadi maka kubu Jokowi akan melakukan konsolidasi perasaan dengan partai koalisi karena cawapres yang diusulkan partai koalisi tidak bisa masuk," ujarnya.
Skenario kedua adalah jika MK menerima usulan yidisial tentang ambang batas nol persen maka semua partai bisa ajukan pasangan sendiri.
"Jika sidang awal MK terima legal standing Perindo, maka pasti treshold akan nol persen dan partai politik boleh mengajukan pasangan baru," tambah Alo kepada Antara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah akan bangun 2.000 kampung nelayan di Indonesia. Dilengkapi cold storage dan koperasi untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan.
Serabi 2026 bantu lebih dari 1.800 UMKM perempuan memahami bisnis digital, strategi harga, dan pengembangan usaha berbasis data.
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Perdagangan hewan kurban Bantul naik jelang Iduladha 2026, omzet pedagang diprediksi tumbuh hingga 40 persen.
BRIN kembangkan pelat karet RCP untuk perlintasan KA, inovasi baru tingkatkan keselamatan dan kurangi risiko kecelakaan.
Prediksi Malut United vs Persita di Super League 2026, tuan rumah diunggulkan menang berkat lini depan tajam.