Advertisement
1.000 Aparatur Negara Kena Sanksi karena Tak Netral Jelang Pilkada Serentak 2018
Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono - Bisnis/Kurniawan A. Wicaksono
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR - Secara nasional, sebanyak 1.000 aparatur negara mendapatkan sanki karena melanggar aturan menjelang Pilkada Serentak 2018 yakni dengan bersikap tidak netral.
"Secara nasional, 1.000 orang apartur negara telah diberikan sanksi karena tak netral," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono di Makassar, Minggu (24/6/2018).
Advertisement
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu menuturkan ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan, mulai dari yang ringan hingga berat. Menurutnya, banyak juga pegawai negeri sipil yang tidak tahu bahwa sikap mereka menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu.
"Biasanya mereka posting komentar atau foto di media sosial, Facebook atau Twitter. Mereka mendukung bahkan foto bareng dengan salah satu paslon, ini kan dilarang," jelasnya.
BACA JUGA
Untuk pelanggaran tersebut, Soni mengatakan pihaknya cukup memberi teguran agar yang bersangkutan segera menghapus postingan. Namun, dia tak menampik ada juga pelanggaran berat yang dilakukan. "125 orang sudah diberi sanksi tegas, misalnya diturunkan pangkat bahkan dicopot dari jabatan. Pemerintah tegas dan konsisten soal sanksi keberpihakan pada saat Pilkada," imbuhnya.
Seperti diketahui, 171 daerah akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak di pilkada transisi gelombang ketiga ini. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 pada Rabu (27/6/2018), 17 di antaranya adalah provinsi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung Klarifikasi Pencabutan Paspor Riza Chalid dan Jurist Tan
Kemenhaj Minta Masyarakat Waspada Penipuan Program Haji Tanpa Antre
Sekolah Internasional Tangerang Diancam Bom, Pelaku Minta Tebusan
Keluarga Korban Ponpes Al Khoziny Minta Proses Hukum Tetap Berjalan
Advertisement
Amphuri Tegaskan Pembagian Kuota Haji Kewenangan Eks Menag Yaqut
Mendikdasmen Galakkan Gerakan Pagi Ceria di Sekolah, Ini Konsepnya
Pemerintah Moratorium Impor Scrap Besi dan Baja, Ini Alasannya
Mensos Jamin Kelayakan Sekolah Rakyat untuk Kelompok Rentan
Viral Video Warga Dimangsa Harimau, Polisi Pastikan Hoaks
Advertisement
2 Prajurit Gugur, Perayaan HUT TNI Akan Dievaluasi
Trump Bahas Potensi Membuka Kembali Pemerintahan AS
Cerai di Pati 2.526 Kasus di 2025, Didominasi Istri Ajukan Gugatan
Kisah Rafi, Korban Tragedi Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo
Diprotes Soal Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Begini Jawaban Purbaya
Advertisement
Hadapi Unjuk Rasa Gen Z, Presiden Madagaskar Tunjuk Jenderal AD jadi PM
Berita Pilihan
- Kisah Rafi, Korban Tragedi Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo
- 300 Juta Orang di Dunia Tak Punya Rumah dan Tinggal di Kawasan Kumuh
- 17 Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny yang Berhasil Diidentifikasi
- Layanan Darurat Triple Zero (000) Australia Gagal, Diduga Terkait 4 Kematian
- Alasan KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Rumah Immanuel Ebenezer
Advertisement
Kemenag Gunungkidul Cegah Kasus Bangunan Ambruk di Ponpes, Ini Caranya
Advertisement
Jembatan Kaca Tinjomoyo Resmi Dibuka, Ini Harga Tiketnya
Advertisement
Berita Populer
- Timnas Indonesia Wajib Kalahkan Arab Saudi dan Irak di Babak Keempat
- BI Bantah Jual Emas 11 Ton
- Pemain Naturalisasi Malaysia Diduga Terima Insentif Khusus
- WhatsApp Segera Hadirkan Fitur Username Mirip Telegram
- 12 Pelajar di Karanganyar Keracunan Makanan
- Unggahan Misterius MU Bikin Heboh Penggemar di Indonesia
- Indonesia Libas Filipina di Kejuaraan Piala Suhandinata 2025
Advertisement
Advertisement
