JK Tegaskan Rekaman Percakapan Bos PLN dengan Menteri BUMN Bukan Soal Bagi-Bagi Jatah

Harianjogja.com, JAKARTA-Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan soal bagi-bagi jatah dalam sebuah proyek. 

“Saya tahu betul bahwa itu bukan soal fee. Itu hanya soal bagaimana public partnership dikelola dengan baik. Jadi tidak ada urusan dengan fee, bagaimana public private partnership membangun sesuatu investasi dengan kerja sama pada pemerintah, swasta, di situ letaknya. Hanya mengatur sedikit sahamnya. Saya tahu betul itu,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (30/4/2018).

Sebelumnya beredar rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. Dalam rekaman itu, Sofyan membuka pembicaraan terkait proyek floating storage regasification unit (FSRU).

FSRU adalah fasilitas yang mampu mengubah fasa cair menjadi gas yakni dari liquefied natural gas (LNG) menjadi gas siap pakai. Pada sisi PLN, FSRU merupakan fasilitas yang dibutuhkan agar pembangkit listrik bertenaga gas bisa beroperasi.

Intinya, bila pasokan gas harus diambil dari lokasi lain yang jauh dari pembangkit, dibutuhkan fasilitas tambahan yakni FSRU atau land base agar pembangkit bisa menggunakan LNG.

Sementara itu, dari sisi bisnis Pertamina, perusahaan pelat merah itu bisa mengutip ongkos regasifikasi atau penjualan gas hasil regasifikasi yang disalurkan melalui pipa.

Dalam rekaman yang mennjadi polemik tersebut, Sofyan meminta agar PLN memiliki porsi lebih besar dari yang ditawarkan yakni 7,5% atau 15% untuk PLN dan Pertamina.

Namun, Sofyan menyebut porsi 7,5% dianggap cukup untuk PLN karena bisnis PLN bukanlah mengambil untung dari regasifikasi tapi dari produksi listrik.

Rini, yang menanggapi Sofyan memberi jawaban bahwa PLN perlu memiliki porsi yang lebih besar dalam proyek itu. Pertimbangannya, Kementerian BUMN menginginkan proyek layak investasi yang dilihat dari internal rate of return (IRR).

Di sisi lain, Jusuf Kalla pun mengatakan proyek itu dimulai pada 2013 dan proyek murni swasta. Dia menjelaskan, pada saat itu ada diskusi yang memperkirakan pada 2020-2021 gas di sekitar Jawa Barat akan habis.

“Maka harus gas itu didatangkan dari daerah lain tapi untuk itu perlu fasilitas. Kalau tidak ada fasilitas ini akan masalah. Pemerintah tanya berapa sahamnya bukan berapa di dapatnya Bu Rini,” ujar JK.

Terkait keterlibatan Ari Soemarno, kakak kandung Rini yang disebut Sofyan dalam percakapan tersebut, JK menjelaskan bahwa Ari diajak untuk menjadi tim ahli.

“Ada Pak Ari karena ahli soal gas. Sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungan dan waktu itu Rini belum jadi menteri,” tutur JK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia