Advertisement
Menkumham: Melarang Mantan Napi Korupsi Maju Pemilihan Legislatif Harus dengan Undang-Undang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjawab pertanyaan anggota dewan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/11). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pelarangan mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 sebagai hal yang tidak tepat. Mencabut atau menghilangkan hak seseorang, kata dia, harus dilakukan dengan instrumen Undang-Undang.
“Maksud [KPU] itu baik sekali. Tapi kalau menurut saya mencabut hak dan menghilangkan hak orang itu materi UU, bukan materi ketentuan teknis,” katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (26/4/2016).
Advertisement
Peraturan KPU, kata dia, adalah materi tingkat teknis pada komisi tersebut. Sehingga KPU dinilainya tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak. “Tapi ya sudah nanti akan diuji. Kalau ada orang yang menguji ke MA [Mahkamah Agung], maksud itu kita semua sepakat,” ujarnya.
Dia menyebut, biarlah hal itu menjadi domainnya partai politik yang merasa tidak setuju dengan peraturan KPU yang dimaksud.
Di sisi lain, menurutnya memang mantan narapidana korupsi tak perlu dicalonkan menjadi wakil rakyat. Dia menilai masih banyak calon wakil rakyat yang berintegritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
Polemik Paspor Inggris, Ditjen AHU: Anak Alumni LPDP DS Berstatus WNI
Penganiayaan di Kampus UIN Suska, Polisi Amankan Pelaku
Perang Sarung di Grobogan Berujung Maut, Enam Remaja Ditahan
Advertisement
Masjidil Haram Cetak Rekor Kunjungan Tertinggi Sepanjang Sejarah
DPR Desak BPOM Tarik Kurma Berisi Glukosa Tanpa Label
Viral Mobil Calya Ugal-ugalan di Jakarta Pusat, Sopir Dites Urine
Stasiun Tugu Jogja Diprediksi Jadi Tujuan Terpadat Lebaran 2026
KPK Siap Awasi 1.179 Program SPPG Polri, ICW Soroti Dana
Advertisement
Polisi Lumajang Gendong Siswa Seberangi Lahar Hujan Semeru
Banjir Lahar Hujan Semeru Terjadi 4 Jam, Masyarakat Diminta Waspada
Raja Yordania Puji Presiden Prabowo atas Komitmen Membela Palestina
Jawa Barat Diprediksi Jadi Asal Pemudik Terbesar Lebaran 2026
Masjid Tepi Barat Dibakar, Hamas Kutuk Israel
Advertisement
4 Alumni LPDP Kembalikan Rp2 Miliar, Ini Sanksinya
Berita Pilihan
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
- Kasus Perdagangan Bayi Lintas Daerah, Harga Tembus Rp80 Juta
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Sindikat SMS e-Tilang Palsu Dibongkar, WNA China Kendalikan Operasi
Advertisement
Perceraian di Sleman Naik pada 2025, Ekonomi Jadi Pemicu
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Allegri Terancam Tinggalkan AC Milan
- Arab Saudi Larang Impor Unggas Indonesia
- Polda Jateng Bongkar Sindikat Motor Tanpa Dokumen, Sita 86 Kendaraan
- Sekjen Kemenaker Diperiksa KPK soal Kasus Sertifikat K3
- Astra Honda: Indonesia Pasar Motor Terbesar Ketiga Dunia
- Prajurit TNI Gugur Diserang KKB Saat Monitoring di Nabire
- Musala Ngepohsari Bantul Roboh Tergerus Erosi Sungai Oya
Advertisement
Advertisement
